KELANA KOTA

Birokrasi Berbelit, KBRI Lemah Atasi Buruh Migran

Laporan Dwi Yuli Handayani | Jumat, 20 Juli 2012 | 18:55 WIB
suarasurabaya.net - Birokrasi yang kaku dan berbelit menjadi satu diantara kelemahan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dalam mengatasi masalah buruh migran.Itu disampaikan Gitadi peneliti buruh migran dari Universitas Airlangga dalam sebuah diskusi soal TKI di luar negeri, Jumat (20/7/2012).

Dilaporkan Rangga Umara reporter Suara Surabaya, Gitadi mengatakan, perwakilan Indonesia di luar nageri baik KBRI atau Konsulat Jenderal masih bersikap sebagai bos pada para TKI.

Pengaduan-pengaduan yang muncul dari para TKI hanya dilayani seperluanya saja. Itupun dengan proses yang sangat birokratis dan berbelit.

Gitadi jutsru berpendapat bahwa perwakilan-perwakilan Indonesia itu justru menjadi satu diantara sumber masalah bagi persoalan TKI di luar negeri.

Gitadi yang pernah melakukan penelitian di sejumlah negara tujuan TKI mengatakan, dengan kondisi ini yang paling dirugikan adalah TKI perempuan yang kebanyakan bekeja di sektor informal sebagai pembantu rumah tangga.

“Latar belakang pendidikan yang mimnim membuat mereka tidak bisa berbuat banyak kalau urusan atau aduannya justru dipersulit perwakilan Indonesia di luar negeri,” kata dia.

Satu diantara contoh yang menurut Gitadi paling menyedihkan adalah di Hongkong. Buku panduan TKI disana justru dibuat oleh pemerintah Hongkong bukan oleh Konsulat Jenderal Indonesia disana.

“Pemerintah administrasi Hongkong bahkan memiliki database TKI terlengkap yang ironisnya tidak dipunyai oleh Konsulat Jenderal Indonesia disana,” tambah dia.

Smentara itu sampai sekarang ada 3-5 juta warga negara Indonesia mengais rejeki di negeri orang sebagai TKI dan 60% diantaranya adalah wanita dan bekerja di sektor informal seperti pembantu rumah tangga.

Kasus-kasus yang terjadi lebih banyak menimpa mereka. Sampai sekarang juga belum jelas bagaimana penanganan terpadu yang dilakukan pemerintah Indonesia. Padahal triliunan rupiah dihasilkan para TKI yang dijadikan pajak untuk pembangunan Indonesia. (ran/dwi/ipg)

Teks Foto :
- Tenaga kerja di Kabupaten Lumajang yang berebut mengajukan rekomendasi kerja.
Foto : dok. suarasurabaya.net
Editor: Iping Supingah



Komentar Anda
Komentar 0
loading...

 
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.