KELANA KOTA

Pengawasan Kapal di Jawa Timur Masih Lemah

Laporan Dwi Yuli Handayani | Senin, 23 Juli 2012 | 17:26 WIB
suarasurabaya.net - Minimnya biaya operasional untuk pengawasan perairan di Jawa Timur yang luasnya mencapai 208.138 kilometer persegi menyebabkan maraknya pelanggaran di laut.

Oki Lukito Ketua Forum Masyarakat Kelautan dan Perikanan, mencontokan illegal fishing di pantai selatan oleh kapal nelayan asing, bantrok antar nelayan berebut wilayah penangkapan, kerusakan lingkungan akibat penggunaan jaring terlarang, pengeboman ikan serta penggunaan potasium semakin tidak terkendali.

Hal yang sama juga dikatakan Agus Maimun anggota Komisi D DPRD Jatim, dia meminta jalur-jalur laut jadi perhatian serius karena banyak potensi kejahatan disana. Tidak hanya pencurian sumber daya laut, tetapi juga perompakan dan perdagangan manusia.

Dilaporkan Rangga Umara reporter Suara Surabaya, Senin (23/7/2012), dengan garis panjang pantai 1.900 kilometer, Jawa Timur hanya memiliki 11 pos Keamanan Laut Terpadu (Kamladu) yang beranggotakan unsur dari TNI AL, POLAIR, PPNS/PNS.

Biaya operasional per-tahun Rp.36 juta per-pos, kapal patroli yang dimiliki jumlahnya terbatas hanya lima kapal ukuran panjang 5 meter dengan mesin tempel 15 PK. Dengan kekuatan armada yang minim dan peralatan terbatas otomatis tidak mampu mengatasi banyaknya kejahatan yang terjadi. (ran/dwi/ipg)

Teks Foto: Ilustrasi
Editor: Iping Supingah



Komentar Anda
Komentar 0
loading...

 
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.