KELANA KOTA

Pelaksanaan SJSN Masih Tunggu 11 Peraturan Pemerintah

Laporan Agita Sukma Listyanti | Rabu, 19 September 2012 | 18:13 WIB
suarasurabaya.net - Pelaksanaan Sistem Jaringan Sosial Nasional (SJSN) hingga kini masih menunggu peraturan pelaksana. Masih ada 11 peraturan pemerintah (PP) yang harus disiapkan.

Ali Ghufron Mukti Wakil Menteri Kesehatan yang juga Ketua Pokja SJSN mengatakan pada 1 Januari 2014 nanti, SJSN sudah harus diterapkan. Yang masih menjadi masalah sekarang, dari segi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang masih digodok.

"Ada 11 peraturan pemerintah (PP), 7 peraturan pemerintah untuk UU BPJS, peraturan presiden. Kita sedang siapkan untuk itu," kata Ali ditemui usai pembukaan Forum Nasional III Penguatan Kebijakan Kesehatan Indonesia untuk Pencapaian target MDG's serta Implementasi Kebijakan UU SJSN dan BPJS di Rektorat Universitas Airlangga Surabaya, Rabu (19/9/2012).

Pokja SJSN juga masih menyiapkan roadmap untuk layanan kesehatan, obat, sumber daya manusia dan pendukung lain. Diperkirakan untuk 22 ribu orang yang tercover SJSN dibutuhkan anggaran Rp 25 trilyun yang diambil dari APBN.

Pelaksanaan SJSN berbeda dengan Jamkesmas. Baik dari iuran maupun pihak penyelenggara. Untuk SJSN, diselenggarakan oleh PT Askes yang nantinya akan melebur menjadi BPJS Kesehatan.

Walaupun menunggu peraturan pelaksanaannya, namun Ali tidak melarang jika pemerintah daerah mau mendahului menerapkan. Provinsi Jawa Timur misalnya. Rencananya, SJSN akan dilaksanakan mulai 2013 di Jawa Timur, meski payung hukum belum ada.(git)


Komentar Anda
Komentar 0
loading...

 
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.
Dorong Sepeda Melintasi Banjir
M Atoillah Isvandiari