KELANA KOTA

Dewan Pendidikan Jatim : UN Melenceng Dari UU Sisdiknas

Laporan Teguh Ardi Srianto | Sabtu, 20 April 2013 | 16:04 WIB
suarasurabaya.net - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan harus berani merubah kebijakannya, soal Ujian Nasional (UN). Langkah ini harus segera dilakukan, karena ujian nasional yang digelar pemerintah sekarang ini, sudah mereduksi pendidikan jadi pengajaran.

Prof Zainuddin Maliki Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur mengatakan, pelaksanaan ujian nasional juga sudah melenceng dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yang awalnya menjadikan ujian nasional, sebagai ukuran pemetaan mutu pendidikan.

Menurut Maliki, kalau bobot kelulusan siswa 60 persen ditentukan nilai ujian nasional, maka kebijakan itu, juga sudah mereduksi pendidikan jadi pengajaran. "Dampaknya, sekarang ini banyak sekolah-sekolah yang menggandeng bimbingan belajar, untuk memacu anak didiknya bisa mendapat nilai bagus dalam ujian nasional," ujarnya.

Dikatakan Maliki, dengan kondisi yang ada sekarang ini, harus jadi momentum untuk menentukan ujian nasional, tidak lagi jadi penentu kelulusan.

Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur mengatakan, kalau melihat di Finlandia atau Australia, ujian nasional di sana, hanya digunakan untuk melihat informasi kebijakan pendidikan nasional, sudah betul atau belum. "Bahkan pelaksanaan ujian nasional di Finlandia dan Australia, tidak dilakukan di semua sekolah, tapi di acak," terangnya.

Selain itu, dalam pelaksanaan ujian nasional di dua negara itu, tidak pernah melibatkan polisi, untuk mengamankan, karena memang tidak diperlukan keberadaan mereka, di tiap sekolah yang akan menggelar ujian nasional.(tas/edy)
Editor: Eddy Prastyo



Komentar Anda
Komentar 0
loading...

 
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.
Kebakaran Ketintang Timur PTT
Hendra Iswahyudi