KELANA KOTA

IPW : Kaburnya Tahanan di Wilayah Polda Jatim Tunjukkan Lemahnya Penjagaan

Laporan Muchlis Fadjarudin | Jumat, 21 April 2017 | 14:48 WIB
Sembilan dari 17 orang tahanan Polres Malang yang kabur pada Rabu (19/4/2017) dini hari tadi sekitar pukul 02.00 WIB. Foto: Istimewa
suarasurabaya.net - Neta S Pane Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) menegaskan, kaburnya 24 tahanan dari dua Polsek selama seminggu terakhir di wilayah hukum Polda Jatim sangat memprihatinkan. Kasus ini menunjukkan betapa lemahnya sistem penjagaan tahanan di Polda Jatim.

"IPW menilai, dari sini terlihat bahwa kepedulian jajaran kepolisian di Jatim sangat rendah. Akibatnya dalam waktu yang hampir bersamaan sebanyak 24 tahanan kabur dari dua kantor polisi. Ironisnya, kaburnya ke 24 tahanan itu hampir sama modusnya, yakni merusak plafon dan menggergaji sel tahanan," ujar Neta dalam pesan singkatnya kepada suarasurabaya.net, Jumat (21/4/2017).

Dari kasus ini, kata dia, bisa disimpulkan betapa tidak pedulinya jajaran kepolisian di Jatim terhadap sistem keamanan di sel tahanan. Padahal untuk bisa kabur, ada proses panjang yang dilakukan para tahanan. Mulai dari memasukkan barang untuk merusak plafon dan menggergaji besi sel hingga proses perusakan dan pelarian dari sel.

"Tapi kenapa aparat kepolisian bisa abai," kata Neta bertanya-tanya.

Hal ini, menurut dia, tidak lain akibat jajaran aparat tersebut tidak peduli pada tempatnya bertugas. Sehingga tidak memiliki kepekaan. Akibatnya mereka mengabaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya, yakni menjaga para tahanan dengan ketat.

"Rendahnya kepedulian jajaran bawah kepolisian yang bertugas menjaga sel tahanan itu tentu tidak terlepas dari rendahnya kepedulian atasan kepolisian di jajaran Polda Jatim terhadap pembinaan bawahannya, terutama dalam hal tanggung jawab terhadap tugas tugasnya," ujar dia.

Untuk itu, kata Neta, dalam kasus kaburnya 24 tahanan di Jatim, tindakan tegas yang dilakukan tidak cukup hanya mencopot kepala tahanan atau kapolsek atau kapolresnya saja. Tapi Kapolri juga harus mengevaluasi kinerja kapolres dan kapoldanya. Ini perlu dilakukan karena para tahanan itu kabur dari kota yang tergolong besar. Artinya, sistem dan kinerja polisi di kota besar jelas berbeda dengan polisi di pedalaman. Jika polisi di kota besar tidak becus menjaga keamanan "di rumahnya", bagaimana masyarakat bisa berharap polisi itu menjaga keamanan di tempat lain, seperti keamanan di lingkungan masyarakat.

Neta mengatakan, jajaran kepolisian harus menyadari bahwa untuk menangkap dan memburu tersangka agar bisa dimasukkan ke sel tahanan, Polri harus mengeluarkan dana yang cukup besar. Jika tahanan yang sudah ditangkap kemudian bisa melarikan diri dari kantor polisi, bukan hanya dana yang besar lagi yang harus dikeluarkan Polri, tapi juga akan membuat takut masyarakat.

"Sebab bukan mustahil penjahat yang kabur itu akan lebih nekat lagi dalam beraksi menteror masyarakat. Sebab itulah, jika ada tahanan yang kabur dari kantor polisi tidak cukup hanya kapolseknya yang dicopot tapi Kapolres dan Kapoldanya juga harus dievaluasi," kata dia.

Tujuannya, kata dia, agar kinerja, sistem, tingkat kepedulian dan pengawasan yang dibangun Kapolres maupun Kapoldanya bisa diukur.(faz/iss/ipg)
Editor: Iping Supingah



Komentar Anda
Komentar 0
loading...

 
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.