KELANA KOTA

Komisi VII: Indonesia Perlu Segera Terapkan Standar BBM Euro 4

Laporan Farid Kusuma | Rabu, 17 Mei 2017 | 19:30 WIB
Ilustrasi
suarasurabaya.net - Aturan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) berstandar Euro 4 perlu segera direalisasikan di Indonesia, untuk menjamin kualitas udara di masa depan.

Pemberlakuan standar itu penting sebagai upaya mengurangi polusi yang mengancam kesehatan masyarakat terutama di kota-kota besar.

Pernyataan itu disampaikan Satya Widya Yudha Wakil Ketua Komisi VII DPR RI usai menjadi pembicara dalam Forum Air Quality Asia-World Bank High Level Strategy Session di markas United Nation Enviroment Programme (UNEP), New York, Selasa (16/5/2017) waktu setempat.

Hadir dalam sesi tersebut antara lain Ibu Ina Krisnamuthi sebagai Wakil Kepala Perwakilan Tetap Pemerintah Indonesia di PBB, Jamil Achmad Deputy Director of UNEP, Shazia Rafi President and Convenor Air Quality Asia, Perwakilan dari Inter Parliament Union (IPU), Chairman US-Indonesia Chamber of Commerce Wayne Forest serta para perwakilan negara Asia dari China, Korea, dan Pakistan.

"Pemerintah sudah resmi mengeluarkan aturan mengenai penerapan BBM berstandar Euro 4 melalui Peraturan Menteri LHK sejak 10 Maret 2017 lalu. Karena itu, kami meminta aturan tersebut dilaksanakan secara konsisten, bahwa semua kendaraan bermotor di Indonesia wajib menggunakan BBM standar Euro 4 mulai tahun depan," kata Satya dalam pesan elektronik yang diterima suarasurabaya.net, Rabu (17/5/2017)

Dalam implementasinya, lanjut Satya, penerapan penggunaan BBM berstandar Euro 4 bukan cuma tanggung jawab satu institusi tertentu, tapi harus melibatkan lintas kementerian untuk saling bersinergi dan berkoordinasi, sehingga pelaksanaan di lapangan bisa dipantau secara berkelanjutan.

"Ini bukan tanggung jawab Kementerian LHK semata, tapi juga harus bersinergi dengan kementerian lain, seperti Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan serta Kementerian BUMN. Maka dari itu, kontrol pelaksanaan langsung oleh Menteri Koordinator supaya lebih kuat, karena jika dipegang satu kementerian, maka dikhawatirkan akan terjadi ego-sektoral, dan ini bisa menghambat realisasi," papar politisi Partai Golkar tersebut.

Sehubungan dengan rencana penerapan standar Euro 4, Komisi Energi DPR akan terus mendorong kementerian terkait, khususnya Kementerian LHK dan Kementerian ESDM sebagai mitra kerja, termasuk meminta kejelasan PT Pertamina sebagai BUMN yang ditugaskan pemerintah untuk menyediakan BBM berstandar Euro 4.

"Kami akan tagih kesiapan PT Pertamina menyediakan BBM yang berstandar Euro 4. Kebutuhan BBM yang lebih bersih semakin tinggi di dunia, sementara di Indonesia selama ini masih berstandar Euro 2. Akibatnya kualitas udara kita masih rendah karena pencemaran udara yang cukup besar," katanya.

Ditambahkan Satya, konversi BBM baik dari BBM Euro 2 ke Euro 4 maupun konversi BBM ke BBG merupakan suatu keharusan seiring dengan kebijakan pemerintah mengembangkan energi bersih.

Seperti diketahui, ada beberapa manfaat dari pemberlakuan aturan ini. Penerapan bahan bakar dengan standar Euro 4 akan memberikan keuntungan bagi konsumen. Karena, peningkatan kualitas bahan bakar bisa menjamin efisiensi.

Kualitas udara di perkotaan juga akan semakin baik. Selama ini BBM yang digunakan di Indonesia masih berstandar Euro 2, yang memiliki gas buang dengan kandungan sulfur hingga 300 part per million (ppm).

Untuk Euro 4, teknologinya menggunakan angka research octane number (RON) minimal 92, yang kandungan sulfurnya hanya 50 ppm.

"Energi bersih sudah menjadi kebutuhan, ke depan Indonesia harus benar-benar terbebas dari penggunaan BBM berkadar emisi tinggi, menyusul semakin menurunnya kualitas udara di kota-kota besar akibat polusi udara yang diakibatkan dari gas buang kendaraan bermotor," pungkas Satya. (rid/rst)
Editor: Restu Indah



Komentar Anda
Komentar 1
loading...

 
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.