KELANA KOTA

OJK: Perppu AEOI Bukan Hanya untuk Menggenjot Pajak Tapi Juga Keterbukaan Informasi

Laporan Dwi Yuli Handayani | Kamis, 18 Mei 2017 | 08:52 WIB
Ilustrasi
suarasurabaya.net - Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan (AEOI) terobosan pemerintah untuk menggenjot penerimaan pajak.

"Kami OJK (Otoritas Jasa Keuangan, red) sebagai lembaga negara yang harus mendukung Perppu yang diterbitkan tersebut. Ini untuk keterbukaan informasi terkait pajak oleh DJP. Kalau OJK mendukung, semua lembaga keuangan di bawah naungan dan pengawasan OJK juga mendukung," kata Iwan Mohes Kepala Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Regional 4 Jatim pada Radio Suara Surabaya, Kamis (18/5/2017).

Kata Iwan, tentunya ada mekanisme yang perlu dicermati karena Perppu ini produk baru yang diterbitkan 8 Mei lalu. "Kalau saya tidak salah ada cara-cara yang harus dilakukan terkait Perppu ini," ujar dia.

Namun sampai saat ini, lanjut dia, OJK belum mendapatkan instruksi dari kantor pusat terkait mekanisme Perppu tersebut. Bagaimana terkait pengawasan dari OJK atas penerbitan Perppu tersebut, OJK masih menunggu juklak juknisnya.

"Kalau kita lihat di Perppu itum ada poin terkait pertukaran informasi dengan negara-negara di seluruh dunia. Indonesia harus terbuka dengan informasi keuangan penduduknya. Bukan cuma menggenjot pajak tapi juga keterbukaan informasi," katanya.

Nantinya, kata dia, akan ada verifikasi wajib pajak terkait domisili, diri pribadi dan lainnya. Karena selama ini informasi dengan UU Perbankan menjadi sangat rahasia. Maka dnegan Perppu ini menjembatani keterbukaan informasi baik untuk pajak maupun lain-lain.

"Kami harap semua wajib pajak terbuka terhadap pelaksanaan pajak apalagi yang sudah punya NPWP. Ini sangat bagus menurut saya, tidak ada lagi nasabah yang bisa bersembunyi," ujar dia.

Kata Iwan, meskipun Perppu ini hanya 10 pasal tapi jelas dan ada sanksinya. Tidak hanya wajib pajak pribadi, instansi yang tidak mau membuka informasi bisa kena sanksi.

"Alurnya nanti belum tahu gimana termasuk sanksinya apa juga belum tahu. Pasti ada penanganan dari penegak hukum. Kalau tidak menyembunyikan sesuatu dan tertib bayar pajak sesuai harta yang dimiliki, wajib pajak tidak perlu kuatir," ujarnya. (dwi/ipg)
Editor: Iping Supingah



Komentar Anda
Komentar 0
loading...

 
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.
Doa untuk Orang yang Buang...
Agus Bakrie Sudharnoko