KELANA KOTA

Kelemahan Penerapan Perppu AEOI Tidak Punya Data Kompleks, Lengkap dan Akurat

Laporan Dwi Yuli Handayani | Kamis, 18 Mei 2017 | 11:16 WIB
Ilustrasi. Desain grafis: Purnama suarasurabaya.net
suarasurabaya.net - Ada beberapa kendala yang akan dihadapi jika Perppu AEOI diberlakukan karena diutamakan keterbukaan informasi perbankan. Satu di antaranya kendalanya kita tidak memiliki banyak data yang kompleks, lengkap dan akurat.

Achmad Solikin Pakar Ekonomi Publik FEB Unair mengatakan, salah satu kunci keberhasilan, paling tidak memiliki informasi yang lengkap.

"Tapi yang jadi persoalan, dikatakan berhasil tapi tidak sepenuhnya berhasil karena dana di luar negeri yang cukup besar ternyata tidak terlalu besar. Kuncinya masalah data informasi, kemudian muncullah Perppu ini yang bisa melihat dana kita," kata Solikin pada Radio Suara Surabaya.

Persoalan lain yang muncul, lanjut dia, ketika basis data tidak lengkap bisa saja seseorang menggunakan nama orang lain. Dimana hal tersebut akan menjadikan informasi yang dimiliki pemerintah jadi tidak akurat akhirnya terjadi penyimpanan ilegal. Seharusnya penyimpanan ilegal tidak terjadi kalau kita punya data informasi yang lengkap.

"Bukan kelemahan dari Perppu, cuma tujuan Perppu ini kan merangkul pajak," ujar dia.

Sebetulnya kalau mau mengatasi kendala tersebut, lanjut dia, harus dicari dulu akarnya yakni database. "KTP elektronik sekarang saja masih bermasalah. Saya tidak terlalu yakin meskipun dikeluarkan Perppu ini ya data bisa berubah tapi tidak terlalu maksimal. Misalkan, apakah bisa menyimpan uang Rp100 miliar di bank A atas nama saya. Terus saya punya uang Rp100 miliar atas nama adik atau anak saya. Kalau datanya tidak lengkap kan tidak bisa ditangkap oleh pemerintah," katanya.

Dengan diterbitkan Perppu ini, kata dia, sebenarnya satu langkah kemajuan dari pemerintah dengan memberikan kepercayaan masyarakat untuk melaporkan harta mereka. Yang kurang, justru kesadaran masyarakat bahwa bayar pajak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tentu saja yang dibutuhkan adalah edukasi yang sekarang masih menyasar kalangan menengah ke bawah dan belum menyentuh kalangan atas.

"Mudah-mudahan dengan Perppu ini bisa mengoptimalkan kalangan atas untuk bayar pajak. Tapi yang harus diantisipasi kalau ada orang yang mengakali pajak lagi," ujarnya. (dwi/ipg)
Editor: Iping Supingah



Komentar Anda
Komentar 0
loading...

 
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.
Doa untuk Orang yang Buang...
Agus Bakrie Sudharnoko
X
BACA LAINNYA