KELANA KOTA

Menkumham: Revisi PP soal Remisi Tidak Menyangkut Napi Kasus Korupsi

Laporan Farid Kusuma | Kamis, 18 Mei 2017 | 16:52 WIB
suarasurabaya.net - Yasonna Laoly Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) mengatakan sudah mengirimkan draf revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, kepada Sekretariat Negara.

Nantinya, Menkumham akan mempresentasikan usulan itu dalam forum rapat terbatas, supaya mendapat masukan dari menteri atau bahkan Presiden.

Menurut Yasonna, revisi itu antara lain untuk menyelesaikan persoalan kelebihan kapasitas di berbagai lembaga pemasyarakatan. Tapi, dia menegaskan revisi itu tidak fokus pada narapidana tindak pidana korupsi.

"Upaya mengatasi kelebihan kapasitas di lapas tidak cukup dengan kebijakan yang tambal sulam, tapi harus dengan sistem. Nah, salah satunya dengan revisi PP soal Remisi. Cara lain yang akan kami lakukan adalah menerapkan sistem redistribusi, di mana napi bisa dipindah ke lapas lain yang masih bisa menampung," ujarnya di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Kamis (18/5/2017).

Menkumham menambahkan, remisi adalah hak narapidana yang berkelakuan baik di dalam lapas. Jadi, tidak bijak kalau syarat remisi dipersulit.

"Kalau ada orang yang menilai remisi itu jadi bancakan<.i>, itu yang harus diselesaikan, bukan remisinya yang dihapus," tegasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan supaya revisi PP tentang remisi narapidana, tidak melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

Febri Diansyah Juru Bicara KPK, PP 99/2012 sebaiknya lebih mengutamakan pemberian hukuman maksimal, untuk memberikan efek jera kepada koruptor. (rid/rst)
Editor: Restu Indah



Komentar Anda
Komentar 0
loading...

 
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.
X
BACA LAINNYA