KELANA KOTA

Jokowi Batalkan Permendikbud Sekolah 8 Jam Sehari

Laporan Jose Asmanu | Senin, 19 Juni 2017 | 19:25 WIB
Joko Widodo Presiden saat memimpin rapat. Foto: Setpres
suarasurabaya.net - Joko Widodo Presiden secara resmi membatalkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang kebijakan sekolah lima hari atau full day school.

Solusinya, presiden akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang berisi aspirasi masyarakat mengenai kebijakan lima hari sekolah tersebut.

Hal itu disampaikan KH Ma`ruf Amin, Ketua MUI dalam jumpa pers bersama Muhadjir Effendy, Mendikbud usai bertemu Joko Widodo Presiden di Kantor Presiden, komplek Istana negara, Senin (19/6/2017).

"Proses pembatalannya akan cepat. Caranya, Permendikbud tidak akan diberlakukan dulu, tapi menunggu keluarnya Perpres," ujar Ma`ruf.

Menurut Ma`ruf, Jokowi akan menata ulang aturan itu dan akan meningkatkan regulasinya. Perpres akan segera diterbitkan sebagai pengganti Permen tersebut.

Langkah presiden tersebut seiring dengan banyaknya aspirasi yang berkembang di masyarakat soal kebijakan sekolah lima hari tersebut. 

"Presiden merespons aspirasi yang berkembang di masyarakat dan memahami keinginan masyarakat dan ormas-ormas Islam. Oleh karena itu presiden akan melakukan penataan ulang aturan itu," ujar Ma`ruf. 

Dalam penyusunan Perpres, kata Ma`ruf, presiden akan melibatkan ormas dan sejumlah tokoh masyarakat selain menteri-menteri terkait. 

"Di dalam penyusunannya akan melibatkan selain menteri-menteri terkait, Menteri Pendidikan, Menteri Agama, mungkin juga ada kaitan nya dengan Menteri Dalam Negeri juga akan melibatkan nanti ormas Islam termasuk melibatkan MUI, NU, Muhammadiyah dan ormas-ormas yang lain," lanjut dia.

Ma`ruf berharap masalah-masalah yang menjadi perbincangan di dalam masyarakat akan bisa tertampung di dalam aturan yang akan dibuat itu, termasuk penguatan terhadap posisi Madrasah Diniyah.

Pencegahan terhadap paham radikalisme, juga akan diatur dalam Perpres tersebut. 

"Tidak hanya dilindungi tapi juga dikuatkan dan juga tentu ini juga harus bisa menangkal kemungkinan berkembangnya paham paham radikalisme. Karena itu mungkin judulnya akan diganti bukan lima hari sekolah (LHS) tetapi mungkin yaitu pendidikan penguatan karakter," tutur Ma`ruf.

Namun, Ma`ruf belum bisa menyampaikan isi Perpres karena masih tergantung dari pendalaman dari Presiden dengan menteri dan sejumlah tokoh terkait. 

Dalam pertemuan tersebut, Muhadjir Effendy Mendikbud juga turut hadir.(jos/iss/ipg)
Editor: Iping Supingah



Komentar Anda
Komentar 0
loading...

 
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.
X
BACA LAINNYA