KELANA KOTA

Kapolri: Telegram Diblokir Karena Polri Tidak Diberi Akses Melacak Teroris

Laporan Muchlis Fadjarudin | Senin, 17 Juli 2017 | 11:54 WIB
Jendral Polisi Tito Karnavian Kapolri sebelum rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/7/2017). Foto: Faiz suarasurabaya.net
suarasurabaya.net - Jendral Polisi Tito Karnavian Kapolri menegaskan penutupan atau pemblokiran terhadap telegram, karena Polri tidak diberi akses untuk melacak teroris yang menggunakan aplikasi Telegram.

Polri, kata Tito, telah minta ke Menkominfo untuk diberi akses melacak teroris yang menggunakan telegram, karena menyangkut masalah keamanan negara.

"Kita sudah meminta Menkominfo supaya kita diberi akses. Awalnya kita tidak ingin menutup. Karena ini masalah national security (keamanan negara) yang akan terganggu, maka civil liberty (kebebasan sipil) harus dikurangi dalam penggunaan Telegram," ujar Tito sebelum rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/7/2017).

Menurut Tito, awalnya Polri minta diberi akses kalau menyangkut masalah terorisme atau keamanan negara untuk mengetahui siapa pelaku terorisme. Tapi karena tidak dilayani dan ditanggapi, maka Polri minta Telegram ditutup.

Tito mengetahui bahwa penggunaan Telegram ini merupakan profit oriented (orientasi keuntungan) untuk penyedia aplikasi.

"Ini market besar di Indonesia buat mereka. Penggunanya jutaan. Begitu kita tutup, mikir mereka," ujar Kapolri.

Tito telah mendengar kalau penyedia aplikasi Telegram telah membangun komunikasi dengan Menkominfo. Sehingga kalau ingin dibuka lagi, tidak masalah, tapi Polri ingin diberi data-data kalau sudah terkait dengan terorisme.

"Yang radikal-radikal yang mengajari cara membuat bom, tolong kita diberitahu. Itu aja," pungkas Tito.(faz/dwi/rst)
Editor: Restu Indah



Komentar Anda
Komentar 0
loading...

 
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.