KELANA KOTA

Menhub Minta Pelabuhan Probolinggo Dikelola Secara Optimal

Laporan Ika Suryani Syarief | Minggu, 20 Agustus 2017 | 18:17 WIB
Budi Karya Sumadi Menteri Perhubungan bersama Soekarwo Gubernur Jawa Timur saat mengunjungi Pelabuhan Probolinggo dalam momentum penandatanganan Kerja Sama Pemanfaatan dengan Badan Usaha Pelabuhan milik BUMD Pemprov Jatim, Minggu (20/8/2017). Foto: Istimewa
suarasurabaya.net - Budi Karya Sumadi Menteri Perhubungan meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur mengoperasikan Pelabuhan Probolinggo dengan daya saingi tinggi secara optimal, yakni memberi pelayanan dengan cost transport yang murah, dan waktu bongkar muat yang cepat serta tepat, sekaligus aman.

Menhub menyampaikan hal ini saat menghadiri penandatanganan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) aset Barang Milik Negara (BMN) oleh Ditjen Perhubungan Laut dan Dirut PT Delta Artha Bahari Nusantara (DABN) yang merupakan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) milik BUMD Provinsi Jawa Timur, di Pelabuhan Probolinggo, Minggu (20/8/2017).

Menanggapi permintaan Menhub, Soekarwo Gubernur Jatim berterima kasih kepada Menteri Perhubungan karena telah memberikan kepercayaan kepada Pemprov Jatim untuk mengelola Pelabuhan Probolinggo yang pada 2016 lalu sudah memiliki lahan sisi darat seluas 23,12 Ha dan sudah bisa dimanfaatkan sebagai lapangan penumpukan kontainer seluas 5,4 Ha.

"Pelabuhan ini akan kami manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendukung aktivitas ekonomi di Jawa Timur dan mensukseskan progam tol laut dari Joko Widodo Presiden," demikian sambutan Soekarwo Gubernur Jatim dikutip Wahid Wahyudi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dalam siaran pers yang diterima suarasurabaya.net, Minggu (20/8/2017).


Pelabuhan Probolinggo merupakan yang pertama kalinya di Indonesia yang dikerjasamakan antara Pemerintah Pusat dengan BUMD. KSP antara Pemerintah dengan Badan Usaha lebih banyak dilakukan dengan BUMN. Selama ini, Ditjen Perhubungan Laut melakukan KSP dengan BUP milik BUMN (PT Pelindo 1,2,3).

KSP ini berlaku untuk jangka waktu 30 tahun dan dapat diperpanjang lagi. Konsekuensinya, PT DABN selaku pengelola pelabuhan probolinggo harus membayar PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebesar 0,5 persen dari nilai aset BMN (Rp 446,58 miliar) atau sebesar Rp 3,23 miliar per tahun. Untuk tahun pertama ini sudah dilakukan pembayaran pada tanggal 18 Agustus 2017.

Di samping itu, ada rumusan pembagian keuntungan untuk pemerintah (PNBP) sebesar 25,16 persen per tahun dari penjualan (revenue) dengan asumsi investasi PT DABN sebesar Rp42,3 miliar.(iss/den)


Komentar Anda
Komentar 0
loading...

 
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.