KELANA KOTA

Jokowi Kecewa Pengelolaan Keuangan Negara Belum Efisien

Laporan Jose Asmanu | Kamis, 14 September 2017 | 12:06 WIB
suarasurabaya.net - Joko Widodo Presiden menyatakan kecewa karena masih ada kementerian dan lembaga pengguna APBN maupun APBD yang tidak jelas hasilnya. Orientasinya pada prosedural bukan pada hasil. Ini salah satu yang mengakibatkan penggunaan APBN maupun APBD tidak efisien.

Misalkan kalau surat.pertanggungjawaban penggunaan sudah sesuai presedur, sudah benar. Orientasi semua kegiatan harus pada hasil bukan pada prosedural. Sehingga penggunaan satu rupiahpun uang negara bisa dipertanggungjawabkan dengan benar.

Presiden menyampaikan kritiknya itu waktu membuka Rapat Kerja Nasional Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2017 di Istana Negara, Kamis (14/9/2017).

Presiden minta SPJ ini dibuat sesederhana mungkin. "Untuk apa SPJ dibuat sampai 40 bahkan 117 jenis. Untuk apa saja," tanya presiden.

Kalau sistem ini tidak diubah, tidak disesuaikan dengan sistem modern yang mengandalkan teknologi, waktunya akan habis untuk mengerjakan SPJ.

Kepala negara berkeyakinan semua akan senang kalau laporan pertanggungjawaban keuangan dibuat hanya 2 tidak sampai 40 apalagi 177 laporan.

Yang penting laporan itu akuntabel, hasilnnya jelas, transparan dan tidak rumit.

Presiden mengapresiasi laporan keuangan pusat yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Tapi presiden tidak yakin, meskipun memperoleh opini WTP mengisyaratkan bebas dari penyelewengan. "Perbaikan ada, tapi bebas dari penyelewengan dan mark up anggaran belum.100 persen," kata Presiden.

Sri Mulyani Menteri Keuangan menjelaskan, Rakernas yang akan berlangsung di Kantor Kementrian Keuangan bertujuan untuk meningkatkan komitmen menteri atau pimpinan lembaga, gubernur, bupati dan walikota untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara.

Pada kesempatan ini, Sri Mulyani menyatakan kekecewaannya masih adanya penjabat negara yang terkena OTT KPK maupun Kejaksaan Agung. Diantaranya dua pejabat di lingkungan Dirjen Pajak, terakhir Bupati Batubara.

Ini menandakan laporan keuangan dengan opini WTP tidak menjamin di kementerian atau lembaga itu terbebas dari korupsi. "Kejadian sungguh menyakiti hari rakyat," kata Menteri Keuangan. (jos/dwi/ipg)
Editor: Iping Supingah



Komentar Anda
Komentar 0
loading...

 
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.
Doa untuk Orang yang Buang...
Agus Bakrie Sudharnoko