KELANA KOTA

Menkeu: Laporan Keuangan Harus Jujur Jangan Hanya Kejar WTP

Laporan Jose Asmanu | Kamis, 14 September 2017 | 13:46 WIB
Sri Mulyani Menteri Keuangan usai membuka Rekernas Akutansi dan Laporan Keuangan Pemerintah 2017. Foto: Jose suarasurabaya.net
suarasurabaya.net - Sri Mulyani Menteri Keuangan mengatakan, laporan keuangan yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) belum merupakan jaminan di lembaga itu tidak terjadi penyimpangan.

Karena itu dalam setiap membuat laporan pengelolaan anggaran, orientasinya harus pada kejujuran, hasil dan transparansi, bukan untuk mengejar opini WTP semata.

Pernyataan Sri Mulyani Menteri Keuangan itu disampaikan kepada wartawan setelah membuka Rekernas Akutansi dan Laporan Keuangan Pemerintah 2017.

Menurut Menteri Keuangan, kalau laporan pengelolaan anggaran orientasinya untuk memperoleh opini WTP, muncul pemikiran tidak sehat. "Untuk mendapatkan opini WTP, akan melakukan segala cara dengan nyogok sekalipun. Dan ini sudah terjadi," kata Sri Mulyani.

Contohnya di Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi. Seorang Irjen terkena OTT KPK karena menyuap petugas BPK supaya laporan keuangan di kementerian keuangan mendapat opini WTP. Ini harus menjadi pelajaran pengguna anggaran yang dibutuhkan dalam membuat laporan integritas dan kejujuran. "Apa artinya mendapat opini WTP tapi dalam laporan itu ada yang mark up. Belanja barang yang harganya Rp1 juta kemudian ditulis menjadi Rp5 sampai Rp10 juta," kata Sri Mulyani.

Menghadapi kasus seperti ini, Sri Mulyani menegaskan, bukan hanya dirinya yang kecewa dan marah tapi juga masyarakat.

Joko Widodo Presiden sebelumnya juga menyatakan kecewa karena masih ada kementerian dan lembaga pengguna APBN maupun APBD yang tidak terlihat hasilnya. Orientasinya pada prosedural bukan pada hasil. Ini salah satu yang mengakibatkan penggunaan APBN maupun APBD tidak efisien.

Sedangkan kalau surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan anggaran sudah sesuai prosedur berarti 100 persen benar.

Orientasi semua kegiatan harus pada hasil bukan pada prosedural. Sehingga penggunaan satu rupiah pun uang negara bisa dipertanggungjawabkan dengan benar. (jos/dwi/ipg)
Editor: Iping Supingah



Komentar Anda
Komentar 0
loading...

 
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.
Doa untuk Orang yang Buang...
Agus Bakrie Sudharnoko
X
BACA LAINNYA