KELANA KOTA

Soal Bansos SMA/SMK, Gubernur Jatim: Dari Dulu Sudah Saya Sampaikan, Boleh

Laporan Denza Perdana | Selasa, 14 November 2017 | 20:22 WIB
Soekarwo Gubernur Jawa Timur. Foto: Dok. suarasurabaya.net
suarasurabaya.net - Soekarwo Gubernur Jawa Timur menanggapi polemik pengalokasian bantuan sosial (bansos) untuk siswa SMA/SMK di Surabaya yang maju mundur karena kekhawatiran tidak adanya regulasi.

"Dulu kan saya sudah sampaikan, boleh. Enggak ada masalah," ujarnya ketika ditemui usai peluncuran buku Pembangunan Jawa Timur Berkeadilan dan Berdaya Saing, di Grahadi, Selasa (14/11/2017).

Soal kebingungan DPRD Surabaya dan Pemkot Surabaya tentang tidak adanya payung hukum pemberian bansos siswa SMA/SMK di Surabaya ini, Gubernur mengatakan, hal yang sama sudah dilakukan Pemprov Jatim sejak lama dan tidak ada masalah.

"Sama dengan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) pemerintah pusat tidak memberi, saya beri BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) ke Madin (Madrasah Diniyah), enggak ada masalah. Iya apa tidak, itu aja problemnya," kata dia.

Pemprov Jatim, kata pria yang biasa dipanggil Pakde Karwo, sudah membantu siswa-siswi Madin di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur sejak 2006 lalu dan tidak ada masalah.

Sementara, Pemkot Surabaya mencatat, masih ada lebih dari 11.800 siswa SMA/SMK di Surabaya yang membutuhkan saluran bantuan supaya tidak putus sekolah.

"Jawaban saya, kalau mau enggak ada problem," katanya. Salah seorang wartawan kembali menanyakan soal regulasi yang belum jelas. "Jawaban saya, kalau mau tidak ada masalah."

Pelaksanaan pemberian bansos untuk siswa SMA/SMK tidak mampu itu, kata Pakde Karwo, tidak melalui Pemerintah Provinsi tapi langsung ke sekolah masing-masing siswa.

DPRD Surabaya akhirnya membatalkan usulan penganggaran bansos untuk siswa SMA/SMK tidak mampu senilai Rp28 miliar di KUA PPAS APBD 2018 karena belum adanya landasan hukum yang tegas.

Agustin Poliana Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Masyarakat DPRD Surabaya mengatakan, tidak adanya payung hukum ini juga akan mengakibatkan ketidakjelasan mekanisme pengawasan.

"Kalau kami menganggarkan, pengawasannya nanti akan menjadi tanggung jawab siapa? Iya kalau tidak ada pungutan lagi, kalau ada pungutan, siapa yang bertanggung jawab? Ini yang juga menjadi pertimbangan kami," katanya, Selasa.

DPRD Surabaya pun memutuskan untuk menunggu balasan surat konsultasi ke Kemendagri yang agar bisa menjadi pijakan hukum untuk menentukan langkah selanjutnya, supaya belasan ribu siswa SMA/SMK tidak mampu di Surabaya tidak putus sekolah.

Sementara sebelumnya, Wisnu Sakti Buana Wakil Wali Kota Surabaya dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya mengatakan, sudah ada deal-deal politik dengan Gus Ipul, bakal calon PDI Perjuangan di Pilgub Jatim 2018 tentang pengelolaan SMA/SMK.

"Kalau memang kesepakatan dengan Gus Ipul ini bisa terwujud, pengelolaan SMA/SMK ini bisa kembali pada Surabaya, semoga saja," kata Agustin Poliana, Anggota Dewan dari Fraksi PDI Perjuangan.(den/ipg)
Editor: Iping Supingah



Komentar Anda
Komentar 0
loading...

 
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.
X
BACA LAINNYA