KELANA KOTA

KPK: Anggota DPR Tersangka Korupsi Jangan Berlindung di Balik Hak Imunitas

Laporan Farid Kusuma | Rabu, 15 November 2017 | 14:00 WIB
Febri Diansyah Juru Bicara KPK . Foto: Farid suarasurabaya.net
suarasurabaya.net - Setya Novanto Ketua DPR RI tersangka kasus korupsi KTP Elektronik hari ini tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berbagai argumen dilontarkan Fredrich Yunadi kuasa hukum Novanto. Mulai dari KPK tidak punya wewenang memanggil Novanto karena pihaknya tengah mengajukan judicial review Pasal 46 ayat 1 dan 2 dan Pasal 12 UU KPK ke Mahkamah Konstitusi.

Yunadi juga menyebut Novanto tidak bisa diperiksa aparat hukum termasuk KPK, karena orang yang dibelanya punya hak imunitas selaku Ketua DPR RI.

Menanggapi sejumlah argumen itu, Febri Diansyah Juru Bicara KPK menegaskan pihaknya punya tanggung jawab dan tugas untuk melakukan penegakan hukum secara adil dan berlaku sama terhadap semua orang.

"KPK tidak ingin ada kesan hukum tidak bisa menyentuh orang-orang tertentu," ujarnya di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (15/11/2017).

Jadi, lanjut Febri, seseorang tidak bisa berlindung di balik hak imunitas sebagai anggota DPR dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkannya. Uraian lebih lanjut harus dibaca pada Pasal 80 dan Pasal 245 UU MD3.

"Pengaturan Hak Imunitas terbatas untuk melindungi anggota DPR yang menjalankan tugas. Tentu hal itu tidak berlaku kalau ada dugaan tindak pidana korupsi. Karena melakukan korupsi pasti bukan bagian dari tugas DPR," imbuhnya.

KPK memastikan, proses hukum terhadap Setya Novanto tetap berjalan walau pihak Novanto sedang mengajukan judicial review Undang-Undang KPK di Mahkamah Konstitusi.

"Dalam proses hukum, acuan yang digunakan adalah KUHAP, UU Tipikor dan UU KPK. Jadi sekalipun ada bagian dari UU tersebut yang diuji di MK, hal tersebut tidak akan menghentikan proses hukum yang berjalan," katanya.

Febri menambahkan, ada penegasan dalam Pasal 58 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi.

Pasal 58 berbunyi, Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Merujuk pada aturan itu, dalam penanganan kasus KTP Elektronik dengan tersangka SN akan berjalan terus," ujarnya.

Seperti diketahui, KPK hari ini mengagendakan pemeriksaan Setya Novanto Ketua DPR RI sebagai tersangka korupsi proyek KTP Elektronik.

Pemanggilan Novanto sebagai tersangka adalah yang pertama kalinya sesudah KPK kembali menetapkan politisi Partai Golkar itu sebagai tersangka. (rid/ipg)
Editor: Iping Supingah



Komentar Anda
Komentar 0
loading...

 
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.