KELANA KOTA

KPK Memanggil Empat DPRD Mojokerto sebagai Saksi Kasus Korupsi

Laporan Farid Kusuma | Selasa, 13 Februari 2018 | 12:47 WIB
Mas'ud Yunus Wali Kota Mojokerto usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus suap pengalihan anggaran RAPBD Kota Mojokerto, Rabu (7/2/2018), di Gedung KPK, Jakarta Selatan. Foto: Dok/Farid suarasurabaya.net
suarasurabaya.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih berupaya mengusut kasus suap pengalihan anggaran dalam pembahasan RAPBD Kota Mojokerto.

Hari ini, Selasa (13/2/2018), Penyidik KPK mengagendakan pemeriksaan empat Anggota DPRD Kota Mojokerto.

Masing-masing adalah Yuli Veronica Maschur (PAN), Febriana Meldyawati (PDI Perjuangan), Junaedi Malik (PKB), dan Dwi Edwin Endra Praja (Gerindra).

Ferbri Diansyah Kepala Biro Humas KPK mengatakan, keempat anggota dewan Kota Mojokerto itu dipanggil sebagai saksi untuk Mas'ud Yunus Wali Kota Mojokerto.

Penyidik KPK, menurut Febri, berupaya mendalami pengetahuan saksi-saksi terkait proses pembahasan RAPBD Kota Mojokerto, Tahun Anggaran 2016 dan 2017.

Sekadar diketahui, KPK menetapkan status Mas'ud Yunus sebagai tersangka kasus korupsi, Kamis (23/11/2017).

Wali Kota Mojokerto diduga berperan dalam proses pemberian suap yang dilakukan Wiwiet Febryanto Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto kepada Pimpinan DPRD Kota Mojokerto.

Dari operasi tangkap tangan (OTT) di Mojokerto, Jumat (16/6/2017), KPK menyita barang bukti uang Rp470 juta, yang diduga suap buat Pimpinan DPRD Mojokerto.

Suap itu supaya DPRD memuluskan proses pengalihan anggaran senilai Rp13 miliar yang awalnya untuk proyek Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS), kepada Dinas PUPR Kota Mojokerto.

Atas perbuatannya, Mas'ud Yunus disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a, atau Pasal 13 UU Tipikor, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (rid/ipg)
Editor: Iping Supingah



Komentar Anda
Komentar 0
loading...

 
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.