KELANA KOTA

Dishub Jatim Dapat Dashboard Aplikasi Taksi Online yang Bodong

Laporan Denza Perdana | Rabu, 14 Februari 2018 | 16:58 WIB
Wahid Wahyudi Kepala Dishub Jatim. Foto: Denza suarasurabaya.net
suarasurabaya.net - Sampai saat ini, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur belum memiliki data riil berapa jumlah kendaraan yang terdaftar dalam aplikasi transportasi online di Jawa Timur.

Ini karena Dishub Provinsi Jatim belum bisa mengakses dashboard atau sistem database dari perusahaan jasa aplikasi transportasi online, seperti yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (PM) 108.

"Beberapa waktu lalu kami dapat dashboard. Tapi kalau memakai bahasa agak kasar, dashboard yang kami terima itu bodong. Tidak bisa dibuka," kata Wahid Wahyudi Kepala Dishub Jatim, Rabu (14/2/2018).

Dishub Jatim pun hanya berpegang pada database kendaraan yang sudah mengajukan izin prinsip dan yang sudah memenuhi syarat izin operasional kendaraan.

Saat ini, kata Wahid, kendaraan yang mengajukan izin prinsip sebagai syarat izin operasional taksi online baru sebanyak 2.418 kendaraan. Padahal, Dishub memperkirakan jumlahnya jauh lebih banyak lagi.

Sementara, kendaraan yang sudah menerima izin operasional hanya sebanyak 140 kendaraan saja.

Kementerian Kominfo, kata Wahid, sudah menjanjikan, dalam waktu dekat ini akan memberikan dashboard yang bisa dibuka. "Sehingga dengan dashboard itu kami punya data riil, berapa sebenarnya yang masuk di aplikasi itu," katanya.

Dishub memiliki praduga mengenai belum maunya pengemudi taksi online mengurus perizinan operasional kendaraannya. Padahal, Dishub sudah memberikan sudah Informasi atau perizinan secara online.

"Kami tengarai, ini karena sampai kemarin perusahaan aplikasi masih menerima pengemudi baru," ujarnya.

Karena praktik penerimaan pengemudi baru yang masih berlangsung itulah, Wahid menduga ada mindset yang muncul di kalangan pengemudi, "kalau tidak ada izin pun bisa, ngapain mengurus izin segala."

Wahid mengatakan, mengenai hal ini, Soekarwo Gubernur Jatim sudah sempat menulis surat resmi ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

"Istilahnya protes, supaya Kominfo mengimbau perusahaan aplikasi tidak melakukan penerimaan pengemudi baru. Senin kemarin sudah ada tanggapan, dalam rapat di Jakarta, perusahaan aplikasi berjanji tidak akan menerima pengemudi baru. Kita lihat saja," kata dia.

Selain itu, Wahid mengatakan, Pemprov Jatim juga sudah mengusulkan agar Kemenkominfo segera mengambil tindakan tegas berkaitan pelanggaran PM 108 oleh pengemudi maupun perusahaan aplikasi.

"Karena yang berhak menindak Kementerian Kominfo. Kami sudah usulkan, kalau ada pelanggaran angkutan online, yang ditindak tidak hanya pengemudinya saja, tapi juga perusahaan aplikasinya. Harusnya perusahaan aplikasi sudah mulai memutus kendaraan yang tidak berizin," ujarnya.

Kabar terbaru yang dia terima, Kementrian Kominfo dalam waktu dekat akan mengeluarkan Standar Operasional (SOP) berkaitan dengan penyelenggaraan angkutan umum berbasis aplikasi.(den/rst)
Editor: Restu Indah



Komentar Anda
Komentar 0
loading...

 
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.