KELANA KOTA

Soal Desakan Melepas Jabatan Ketua MK, Arief Hidayat: Tanya ke Dewan Etik

Laporan Farid Kusuma | Selasa, 13 Maret 2018 | 17:39 WIB
Arief Hidayat Ketua MK memberikan keterangan usai melaporkan persiapan penanganan perkara sengketa Pilkada 2018 kepada Joko Widodo Presiden, Selasa (13/3/2018), di Istana Negara, Jakarta. Foto: Farid suarasurabaya.net
suarasurabaya.net - Arief Hidayat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menyerahkan urusan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukannya kepada Dewan Etik MK.

Dia tidak mau banyak komentar soal desakan sejumlah akademisi yang memintanya melepas jabatan sebagai pimpinan para Hakim Konstitusi.

"Saya tidak mau komentar soal itu. Anda tanya sendiri saja ke Dewan Etik MK, saya melanggar apa. Apakah saya harus mundur atau tidak. Tanya Dewan Etik MK," katanya usai menemui Joko Widodo Presiden, Selasa (13/3/2018), di Istana Negara, Jakarta.

Arief menambahkan, dia menolak komentar untuk menghindari kegaduhan. Apalagi, sekarang sudah menjelang pelaksanaan Pilkada, di mana MK kemungkinan akan menangani banyak perkara sengketa Pilkada 2018.

"Kalau saya komentar terus bikin gaduh kan enggak elok. Indonesia kalau selalu suudzon, gaduh enggak akan bisa maju," ucapnya.

Sekadar diketahui, desakan supaya Arief Hidayat melepaskan jabatannya sebagai Ketua dan Hakim MK sebelumnya disuarakan berbagai elemen masyarakat.

Desakan itu antara lain diserukan 54 guru besar dan profesor dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga di Indonesia.

Seperti dari Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Hasanuddin, Universitas Airlangga, Institut Teknologi Sepuluh November, UIN Sunan Kalijaga, dan Universitas Andalas.

Yang menjadi dasar desakan itu, dua sanksi etik yang dijatuhkan Dewan Etik MK kepada Arief Hidayat, karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik ringan.

Pertama, terkait surat titipan atau katebelece kepada Widyo Pramono Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk 'membina' seorang kerabatnya yang bertugas di Kejaksaan Negeri Trenggalek, Jawa Timur, dengan pangkat Jaksa Pratama/Penata Muda IIIC.

Pelanggaran yang kedua, Arief terbukti menggelar pertemuan dengan Komisi III DPR tanpa melalui jadwal resmi.

Dalam pertemuan itu, Arief diduga melakukan lobi supaya DPR kembali memperpanjang masa jabatannya sebagai Hakim MK.(rid/iss/ipg)
Editor: Iping Supingah



Komentar Anda
Komentar 0
loading...

 
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.