KELANA KOTA

Mahfud MD: UU MD3 Buah Simalakama Bagi Jokowi

Laporan Jose Asmanu | Rabu, 14 Maret 2018 | 13:27 WIB
Mahfud MD Pakar Hukum Tata Negara. Foto: nu.or.id
suarasurabaya.net - M. Pratikno Menteri Sekretaris Kabinet mengatakan UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), sampai menjelang kunjungan kerja Presiden ke Banten, Rabu (14/3/2018), masih belum ditandatangani.

Berkas UU MD3 yang telah mendapat persetujuan DPR RI, bulan lalu, masih berada di meja kerja Presiden.

"Bapak Presiden akan menandatangani UU MD3 itu pada detik-detik terakhir, dari batas waktu yang ditentukan atau tidak menandatangani, saya belum tahu," kata dia, melalui pesan tertulis.

Pemerintah dikatakan sudah menyiapkan nomor untuk UU tentang MD3, jika UU itu sah berlaku.

Mahfud MD Pakar Hukum Tata Negara berpendapat, hari ini, UU MD3 genap 30 hari dari batas maksimal, setelah mendapat persetujuan DPR melalui rapat paripurna.

Sesuai ketentuan, jika Presiden tidak menandatangani UU itu, maka maksimal 30 hari setelah UU itu disetujui pemerintah dan DPR, UU itu sah berlaku dan wajib diundangkan.

"Persoalannya sekarang, kalau Presiden tetap tidak mau tanda tangan, rakyat akan bertanya ada apa dengan UU tersebut. Kalau ada yang salah dan bertabrakan dengan UUD 1945 yang menjadi dasar negara Republik Indonesia, lalu di mana pemerintah waktu UU MD3 dibahas di DPR berbulan-bulan," tanya Mahfud.

Bagi Presiden sendiri, UU MD3 ibarat buah simalakama, mundur kena maju kena. Artinya, ditandatangani salah, tidak ditandatangani juga salah.

Dalam UU itu, terdapat beberapa pasal yang kontroversi, yakni memberangus kebebasan menyampaikan pendapat. Rakyat yang mengkritik anggota DPR dan dianggap merendahkan lembaga legislatif akan dipidanakan.

Untuk memeriksa anggota DPR yang berurusan dengan masalah hukum, harus dengan seizin Presiden. DPR berwenang memanggil paksa anggota masyarakat maupun pejabat negara yang yang tidak memenuhi panggilan DPR.

"Ini pasal sepihak yang hanya menguntungkan DPR," kata Mahfud.

Menurut mantan Ketua MK tadi, pernyataan Jokowi Presiden yang mendorong rakyat supaya berbondong-bondong ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalau tidak setuju dengan UU MD3, bisa dimaknai ada yang tidak berkenan pada diri Presiden terhadap UU tersebut," tambahnya.

Presiden memang masih punya wewenang untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). "Tapi jalannya terlalu panjang dan DPR bisa ganti yang menolak Perppu yang diajukan pemerintah", kata Mahfud.

Menurut Mahfud MD, menghadapi UU MD3 yang menggambarkan seakan-akan DPR ingin menang sendiri, hanya ada satu jalan digugat ramai-ramai ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Saya optimis yang menolak UU MD3 ini akan menang," pungkasnya. (jos/ang/ipg)
Editor: Iping Supingah



Komentar Anda
Komentar 0
loading...

 
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.