KELANA KOTA

ICW: Acara Monitoring Pemberantasan Korupsi KPK yang Dibuka Zumi Zola Memalukan

Laporan Farid Kusuma | Selasa, 20 Maret 2018 | 22:24 WIB
Ilustrasi Gedung KPK. Foto: Dok suarasurabaya.net
suarasurabaya.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi Jambi menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Jambi.

Kegiatan koordinasi dalam upaya pencegahan korupsi itu dijadwalkan berlangsung dari tanggal 19 sampai 23 Maret 2018.

Tapi ada satu hal yang menjadi sorotan Indonesia Corruption Watch (ICW) di acara itu. Yakni kehadiran Zumi Zola Zulkifli Gubernur Jambi yang telah berstatus tersangka korupsi.

"Hal yang paling memalukan dan sangat ironis adalah kegiatan KPK itu dibuka dan dihadiri Zumi Zola, Gubernur Jambi yang berstatus tersangka KPK," kata Adnan Topan Husodo Koordinator ICW, Selasa (20/3/2018), melalui pesan singkat.

Adnan mengaku sulit memahami secara akal sehat alasan KPK melibatkan tersangka korupsi untuk kegiatan pemberantasan korupsi. Hal ini bukannya akan mendapat apresiasi, tapi malah merusak citra KPK di mata publik karena berkolaborasi dengan tersangka kasus korupsi.

"Mengundang apalagi meminta tersangka korupsi membuka acara dan melibatkannya dalam satu forum anti korupsi merupakan sebuah keteledoran dan tidak berjalannya fungsi pengawasan di internal KPK. Sangatlah tidak mungkin tersangka atau pelaku korupsi akan sungguh-sungguh membantu KPK atau pun berperang melawan korupsi," imbuhnya.

Atas kejadian itu, Indonesia Corruption Watch meminta KPK menghentikan kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan bersama dengan Provinsi Jambi. Selain itu, mereka juga meminta agar KPK melakukan evaluasi atas pelaksanaan fungsi pengawasan dan manajerial di internal agar kejadian serupa tidak terulang.

"KPK juga sebaiknya melakukan pemeriksaan terhadap pegawai atau pejabat KPK yang menjadi penanggung jawab kegiatan itu atas dugaan melanggar undang-undang dan Peraturan Kode Etik di KPK," timpal Adnan.

Dalam Pasal 37 UU KPK, antara lain menyebutkan pegawai yang bertugas pada KPK dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan alasan apa pun.

"Dalam Pasal 66 UU KPK bahkan menyebutkan adanya ancaman pidana hingga 5 tahun penjara terhadap pelanggaran Pasal 37 tersebut," paparnya.

Pegawai yang bersangkutan juga berpotensi melanggar Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK khususnya nilai-nilai Integritas angka 12 yang intinya dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka/terdakwa/terpidana atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui oleh Pegawai/Penasihat KPK perkaranya sedang ditangani KPK, kecuali dalam rangka melaksanakan tugas dan sepengetahuan pimpinan/atasan langsung.

Sekadar diketahui, Zumi Zola ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 2 Februari 2018 karena dugaan menerima suap sejumlah proyek di Provinsi Jambi. Meski tidak dilakukan penahanan, proses hukum terhadap Zumi Zola masih berlangsung. (rid/den)
Editor: Denza Perdana



Komentar Anda
Komentar 0
loading...

 
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.