KELANA KOTA

Perindo Copot Dirwan Mahmud Pasca OTT KPK

Laporan Muchlis Fadjarudin | Kamis, 17 Mei 2018 | 12:10 WIB
Dirwan Mahmud Bupati Bengkulu Selatan yang juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Bengkulu. Foto: Jurnas
suarasurabaya.net - Menyikapi perkembangan proses hukum Dirwan Mahmud Bupati Bengkulu Selatan yang juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Bengkulu, maka Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) memutuskan mencopot Dirwan Mahmud. Perindo juga sekaligus menunjuk Yurman Hamedi sebagai Plt Ketua DPW Bengkulu Partai Perindo.

Hal tersebut disampaikan oleh Ahmad Rofiq Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perindo dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/5/2018).

"Partai Perindo dengan ini memutuskan untuk melepas jabatan Dirwan Mahmud dari jabatan Ketua DPW Bengkulu dan menyerahkan secara penuh proses hukum yang ada kepada KPK," ujar Rofiq

Belajar dari kasus tersebut, Rofiq mengimbau seluruh pimpinan dan kader Partai Perindo untuk tidak mencoba-coba berkompromi dengan korupsi dimana hal tersebut merupakan kejahatan kemanusiaan yang paling besar.

"Partai Perindo merasa prihatin atas apa yang terjadi terhadap Dirwan Mahmud. Namun bagaimana lagi untuk korupsi hal itu merupakan musuh rakyat. Jadi siapapun yang bersentuhan dengan itu maka sanksi pemberhentian dari partai akan datang jauh lebih cepat tanpa harus ditunggu lama," tegasnya.

Menurut dia, Partai Perindo menyarankan Dirwan Mahmud menggunakan hak hukumnya atas kasus yang dihadapi, dan apabila di kemudian hari ternyata dinyatakan tidak bersalah, maka Partai Perindo akan memulihkan jabatannya sebagai Ketua DPW Bengkulu.

Dia menegaskan kalau sikap DPP Partai Perindo terkait Dirwan Mahmud ini adalah wujud komitmen dan konsistensi untuk tidak memberikan toleransi bagi siapapun yang menyalahgunakan jabatan serta kewenangannya, baik korupsi, gratifikasi maupun suap.

Menurut Rofiq, korupsi ini menjadi "budaya" para pemimpin di semua jenjang. Oleh karena itu harus ada penanganan secara langsung dan bersikap dengan tegas dalam penanganannya agar hal yang buruk ini dapat dihilangkan.

"Pemimpin yang baik, masuk ke dalam sistem yang buruk pasti pemimpin yang baik itu juga akan menjadi buruk. Jadi sistem yang baru itu penting, dan sistem itu harus merubah budaya yang selama ini sudah mendarah daging. Kita berharap negara semakin tegas dlm pemberantasan korupsi, dan ketegasan itu harus mendatangkan efek jera mendalam bagi para pelaku dan masyarakat yang menyaksikan," pungkasnya.

Sekadar diketahui, Dirwan Mahmud terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga meneria suap terkait proyek di lingkungan pemerintah kabupaten Bengkulu Selatan. KPK menangkap Dirwan karena diduga menerima suap senilai Rp 98 juta dari Juhari seorang kontraktor.(faz/dwi)
Editor: Dwi Yuli Handayani



Komentar Anda
Komentar 3
loading...

 
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.