KELANA KOTA

Pajak Buku Harus Dipangkas Untuk Menggairahkan Minat Baca

Laporan Muchlis Fadjarudin | Kamis, 17 Mei 2018 | 13:35 WIB
Fadli Zon Wakil Ketua DPR RI. Foto: Faiz suarasurabaya.net
suarasurabaya.net - Satu diantara masalah dalam dunia perbukuan di Indonesia adalah rendahnya minat baca. Sayangnya, soal minat baca, selama ini didudukkan semata-mata hanya sebagai hobi yang sifatnya personal, sehingga menjadi miskin rekayasa yang sifatnya kolektif atau struktural untuk mempengaruhi hal tersebut. ‎

Demikian disampaikan Fadli Zon Wakil Ketua DPR RI, sebagai catatan atas peringatan Hari Buku Nasional yang jatuh tiap tanggal 17 Mei.

"Hambatan struktural terbesar bagi usaha untuk menumbuhkan minat baca di Indonesia adalah rendahnya daya beli masyarakat," ujar Fadli di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (17/5/2018).

Menurut Fadli, dibanding negara-negara berkembang lain, misalnya India, harga buku di Indonesia relatif mahal. Di India, harga buku sangat terjangkau oleh masyarakat.

"Bayangkan, dengan uang kurang dari Rp50 ribu, para pelajar di India sudah bisa membeli dua eksemplar buku pelajaran. Sementara di kita, buku-buku pelajaran sekolah menengah saja harganya sudah lebih dari Rp50 ribu, bahkan bisa ratusan ribu rupiah," tegasnya.

Kata dia, soal harga buku pelajaran ini memang tidak bisa dilewatkan begitu saja. Apalagi, sekitar 65 persen pasar buku di Indonesia memang didominasi buku pelajaran, dengan pangsa pasar mencapai 61 juta eksemplar per tahun, yang terdiri dari 31 juta eksemplar buku SD, 15 juta eksemplar buku SMP, 9 juta eksemplar buku SMA, dan 5 juta eksemplar buku perguruan tinggi.

"Jadi, kita punya pasar yang cukup besar," jelasnya.

Sayangnya, kata Fadli, alih-alih memberi insentif bagi dunia perbukuan, pemerintah malah lebih memilih memberikan insentif bagi industri hiburan dan barang-barang mewah, seperti dulu diwakili oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 158/2015. Pemerintah lebih rela menghapus pajak hiburan, dengan potential loss pajak sekitar Rp900 miliar, daripada mengurangi pajak buku yang punya multiflier effect strategis.

Fadli yang gemar membaca dan pendiri Fadli Zon Library ini menjelaskan, mahalnya harga buku, dan masih dianggapnya buku sebagai barang mewah di Indonesia ini satu diantaranya adalah karena kebijakan-kebijakan yang tidak tepat tadi.

"Buku, misalnya, masih dikenai PPN 10 persen, dan penulis dibebani PPh royalti sebesar 15 persen. Pajak-pajak itu telah menyebabkan insentif kepada para penulis jadi sangat kecil. Sebab, royalti kepada penulis di Indonesia paling besar biasanya hanya 10 persen dari harga buku," kata dia.

Menurut Fadli, Pemerintah mestinya meninjau kembali pajak-pajak yang selama ini telah membebani industri perbukuan, termasuk memutus rantai monopoli impor kertas.

Tahun lalu, Fadli membaca ada seorang penulis best seller yang terpaksa menghentikan peredaran bukunya karena menilai pajak yang harus dibayarkannya sebagai penulis sangat mahal. Ia melakukan aksi itu sebagai bentuk protes.

"Untuk menggairahkan industri perbukuan, kita perlu meninjau kembali aturan perpajakan," kata Fadli.

Dia menegaskan, Pemerintah perlu menyadari bahwa buku adalah pilar peradaban. Tidak ada peradaban besar yang tidak ditopang oleh buku. Itu sebabnya kebijakan publik harus mendukung berkembangnya industri perbukuan dan memberikan perlindungan terhadap para penulis. (faz/dwi)
Editor: Dwi Yuli Handayani



Komentar Anda
Komentar 0
loading...

 
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.