KELANA KOTA

KPPU: Sektor Pangan Jadi Prioritas Utama Pengawasan Selama Ramadhan

Laporan Anggi Widya Permani | Kamis, 24 Mei 2018 | 21:19 WIB
Afif Hasbullah Komisioner KPPU mengatakan sektor pangan menjadi salah satu prioritas utama yang diawasi secara intensif, Kamis (24/5/2018). Foto; Anggi suarasurabaya.net
suarasurabaya.net - Usai dilantik Jokowi Presiden, sembilan anggota Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU) mulai memantapkan program kerjanya, dengan menetapkan sejumlah prioritas utama dalam lima tahun ke depan.

Afif Hasbullah Komisioner KPPU mengatakan, sektor pangan menjadi salah satu prioritas utama yang harus diawasi secara intensif. Terutama pada masa permintaan konsumen semakin meningkat seperti masa ramadhan dan lebaran tahun ini.

"Sesuai dengan tugasnya, KPPU melaksanakan pengawasan baik di sektor pangan maupun nonpangan. KPPU juga sudah memetakan beberapa komoditas yang penting dan strategis, rantai distribusi pangan dari produsen sampai ke konsumen, serta mengidentifikasi pelaku usaha yang menguasai pasar," kata Afif, Kamis (24/5/2018).

Adapun sejumlah komoditas pangan yang penting dan perlu pengawasan yang intensif, kata Afif, diantaranya komoditas beras, daging sapi, daging ayam, telur, gula, bawang merah, bawang putih, garam, dan tepung terigu.

Pengawasan pada komoditas tersebut, dilakukan dengan kegiatan diskusi atau focus group discussion (FGD), yaitu menghadirkan sejumlah stakeholder dan pemerintah untuk duduk bersama membicarakan masalah yang sedang dihadapi terkait komoditas-komoditas tersebut.

"Kami gelar diskusi, bersama-sama mencari dimana benang kusutnya. Semua ini butuh dibicarkan dan diteliti terlebih dahulu. Karena tidak semua kenaikan harga disebabkan oleh permainan kartel. Tapi dalam hal ini, KPPU jelas akan bertindak tegas untuk melakukan tindakan hukum. Kami akan mengawasi dan mendalami, apabila memang ditemukan sebuah persaingan usaha yang tidak sehat," jelasnya.

Dalam mengusut persaingan tidak sehat atau permainan kartel, lanjut Afif, langkah KPPU jelas berbeda dengan penyelidikan seperti aparat penegak hukum. Pihaknya harus menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah pihak. Selain itu, KPPU juga tidak punya hak untuk menyita barang bukti.

"Kami akan rapat komisi dulu untuk menentukan apakah itu curang atau tidak. Indikasi kecurangan itu biasanya karena kesepakatan harga antar perusahaan. Menemukan hal semacam itu tidak mudah. Apalagi KPPU barang buktinya, tidak sama seperti polisi. Kami tidak punya hak untuk menyita. Kami prosesnya memutar, jadi buktinya tidak langsung," tambahnya.

Afif menambahkan bahwa KPPU akan tetap bekerja sama dengan stakeholder lainnya, dalan mengawasi persaingan usaha atau kegiatan memonitoring terhadap pasar.

"KPPU juga akan menjaga komunikasi dan kerja sama dengan kementerian atau lembaga lain. Saat ini KPPU bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Satgas Pangan Polri, Kementerian dan Lembaga terkait pangan, serta akademisi," katanya. (ang/tna/rst)
Editor: Restu Indah



Komentar Anda
Komentar 0
loading...

 
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.