KELANA KOTA

Pemprov: Kemiskinan di Jatim Karena Beras

Laporan Denza Perdana | Kamis, 16 Agustus 2018 | 18:30 WIB
Ilustrasi
suarasurabaya.net - Soekarwo Gubernur Jawa Timur mengakui, meski angka kemiskinan di Jatim menurun, tetapi kedalaman kemiskinan di Jawa Timur semakin curam.

Artinya, masyarakat yang sebelumnya terkategori hampir miskin (near poor) kini menjadi miskin (poor), sedangkan yang tadinya miskin menjadi sangat miskin (very poor).

Dia menjelaskan, biasanya ini terjadi karena adanya perubahan kebijakan pemerintah tentang sesuatu. Baik Tarif Dasar Listrik (TDL) atau Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Tapi ini tidak ada hubungannya dengan itu (TDL maupun BBM,red)," kata Soekarwo ditemui di DPRD Jatim beberapa waktu lalu.

Faktor terbesar yang menyebabkan terjadinya kedalaman kemiskinan yang semakin curam itu, menurut pria yang akrab disapa Pakde Karwo, karena komoditi beras.

Seperti halnya Data sensus ekonomi BPS hingga Maret 2018. Beras menjadi penyumbang terbesar garis kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan di Jawa Timur. Yakni sebesar 22,41 persen di perkotaan dan 25,61 persen di perdesaan.

Sementara, Soekarwo yang sebenarnya juga mengutip data BPS mengatakan, kontribusi beras terhadap kemiskinan di Jatim sebesar 23 persen. Dia lantas menjelaskan, hal ini dipengaruhi penurunan panen padi akibat cuaca.

"Karena musim, panen padi turun. Mestinya dijemur kalau dalam kondisi panas normal akan turun kandungan airnya menjadi 14 (sesuai standar Bulog), tapi sekarang ini masih 17-18 persen," ujarnya.

Padi dengan kondisi demikian, kandungan air di atas 16 persen, bila diselep akan pecah atau rusak. Akibatnya, hal ini mempengaruhi harga beras dan secara otomatis mempengaruhi pendapatan petani.

"Harganya tinggal Rp8.600. Kalau kandungan airnya 14, harganya jadi Rp10.700, jadi beras premium," ujarnya.

Pakde Karwo khawatir, kebijakan Kementerian Sosial tentang penurunan jumlah beras sejahtera (rastra) untuk keluarga penerima manfaat (KPM) dari 15 kilogram menjadi 10 kilogram, semakin memperburuk situasi.

Karena itulah Pemprov Jatim mengeluarkan kebijakan dengan mengalokasikan anggaran untuk beras subsidi (rasidi), yang disalurkan ke KPM penerima rastra.

Kebutuhan untuk rasidi ini mencapai Rp160 miliar dan Pemprov masih berhutang ke Bulog. Pemprov sudah mengalokasikan lebih dari Rp43 miliar Kas Daerah untuk menutup utang itu.

Bulog Jatim menyebutkan, tahap pertama penyaluran beras rasidi ke masyarakat yang jumlahnya 18 ribu ton untuk KPM sudah tersalurkan pada Juni atau Juli 2018.

Tahap selanjutnya, menunggu koordinasi dengan Pemprov Jatim. Sementara, Sukesi Kepala Dinsos Jatim justru mengatakan, seluruh beras program rasidi itu sudah tersalurkan hingga Juli.

Terlepas dari ketidaksinkronan pendistribusian beras ini, kalau data yang dinyatakan Pakde Karwo sesuai kenyataan, maka masih ada masyarakat miskin yang semakin miskin karena beras.

Pakde Karwo tidak menyebutkan angkanya. Namun Pemprov Jatim sudah mengupayakan penanggulangan dengan menyediakan fasilitas untuk memperbaiki kualitas padi para petani.

Hadi Sulistyo Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur mengatakan, Pemprov mengupayakan pengadaan driyer (pengering) gabah untuk petani, serta mengucurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk petani.

"Tujuannya supaya petani bisa memenuhi standar yang ditetapkan bulog. Yakni 14 persen kadar air gabah," katanya.

Kebutuhan driyer yang mencapai 2.836 unit, menurut Hadi, baru terpenuhi sekitar 51 unit saja. Selain itu ada tambahan dari Kemenpan-RB sebanyak 45 unit yang akan ditempatkan di sentra panen padi berkapasitas besar di Jatim.

Program Pengentasan Kemiskinan, Apa Sudah Sampai di Tujuan?

Suli Da'im Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur mengatakan, berkaitan pengentasan kemiskinan ini sebenarnya APBD Pemprov Jatim sudah memuat banyak program.

"Salah satunya Jalin Matra. Kita harus lihat juga apakah ini sudah berdampak positif sesuai harapan kita, ternyata kan belum terlalu signifikan meski data BPS menunjukkan penurunan," katanya.

Perlu diketahui, alokasi anggaran untuk Dinas Sosial yang salah satunya difokuskan untuk pengentasan kemiskinan mencapai Rp218,5 miliar.

Selain untuk penanganan fakir miskin, anggaran Dinsos ini juga difokuskan untuk tuna sosial, korban pasung, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Suli mengatakan, belum lagi Program Keluarga Harapan (PKH) yang diinisiasi oleh Pemerintah Pusat yang jumlah keluarga penerima manfaat (PKM)-nya sudah cukup besar.

"Kalau itu belum bisa mencapai tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan, kami perlu validasi APBD, apakah berbasis pada substansi kemasyarakatan atau berbasis program. Kalau berbasis program, kan, parsial, kalau ada dananya kecil ya itu yang dimanfaatkan," ujarnya.

Dia berharap, APBD Jatim di 2019 yang akan dibahas setelah pembahasan APBD Perubahan 2018 tuntas, berbasis pada substansi kemasyarakatan dengan memperbanyak anggaran untuk pengentasan kemiskinan.

"Nanti akan kami sinkronkan dengan Nawa Bhakti Satya-nya Bu Khofifah. Angka yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana mengentaskan angka kemiskinan," ujarnya.

Mimpi Pemerintah Mengentaskan Kemiskinan

Menjelang peringatan kemerdekaan Indonesia ke-73, Pakde Karwo sebagai Gubernur Jatim mengatakan, hal yang paling penting dilaksanakan oleh pemerintah adalah pembangunan inklusif. Pembangunan yang memberikan kontribusi signifikan untuk pengentasan kemiskinan.

Dia mengakui, saat ini pembangunan di Jatim belum mampu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran, sehingga menimbulkan disparitas. Pemerintah, kata dia, harus mengambil langkah yang tepat agar hal itu tidak menjadi masalah sosial dan politik.

"Satu orang penduduk dapat mengusai 49 persen aset negara. Ini bahaya betul," katanya.

Sila kelima Pancasila, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menurut dia, adalah target yang harus dicapai dalam pembangunan kali ini. "Saya kira, apa yang harus kita lakukan sekarang adalah pembangunan inklusif," ujarnya.(den/rst)
Editor: Restu Indah



Komentar Anda
Komentar 0
loading...

 
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.
X
BACA LAINNYA