KELANA KOTA

Dua Mantan Pejabat Pemkot Surabaya Jadi Tersangka Korupsi Rp 8 Miliar

Laporan Anggi Widya Permani | Selasa, 25 September 2018 | 18:23 WIB
AKBP Sudamiran Kasatreskrim Polrestabes Surabaya (tengah) saat menunjukkan barang bukti kasus korupsi pelepasan tanah kas desa (TKD) di Kelurahan Manyar Sabrangan, Surabaya. Foto: Anggi suarasurabaya.net
suarasurabaya.net - Unit Tindak Pidana Korupsi Satreskrim Polrestabes Surabaya resmi menetapkan dua orang mantan pejabat Pemkot Surabaya dan dua orang pegawai swasta sebagai tersangka kasus korupsi.

Mereka terlibat dalam kasus korupsi pelepasan tanah kas desa (TKD) di Kelurahan Manyar Sabrangan, Surabaya pada tahun 2011, yang mengakibatkan Pemkot Surabaya mengalami kerugian sebesar Rp8 miliar.

Empat orang tersangka, di antaranya adalah mantan pejabat Pemkot Surabaya yaitu berinisial MJ mantan Plt Sekda Pemerintah Kota Surabaya, dan juga SG mantan Kabag Pemerintahan yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubag Pemerintahan Kelurahan dan Camat Mulyorejo.

Sedangkan untuk dua orang lainnya merupakan pegawai swasta, yaitu berinisial HF dan LJ yang keduanya mantan Direktur PT. Abadi Purna Utama (APU).

AKBP Sudamiran Kasatreskrim Polrestabes Surabaya mengatakan, pihaknya telah melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus ini sejak 2016 lalu. Namun, penetapan tersangka baru dilakukan tahun ini, karena hasil audit dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, yang selesai pada tahun 2017.

Adapun modus operandinya, kata dia, kedua oknum pejabat Pemkot Surabaya itu melakukan ruislag atau tukar guling tanah kas desa dengan perusahaan PT APU.

Dalam hal ini, semestinya PT APU menyediakan tanah pengganti kepada Pemkot Surabaya seluas 90.000 meter persegi yang terletak di Kelurahan Keputih, Surabaya. Namun, perusahaan itu hanya menyerahkan tanah seluas 82.000 meter persegi.

"Dugaan korupsi ini muncul dari proses tukar guling yang tidak benar. Mereka bertentangan dengan keputusan Kelurahan Manyar Sabrangan Nomor 5 Tahun 1998 dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor:143/8296/013/1999, tanggal 27 Juli 1999. Sehingga, pelaksanaan ruislag itu tidak sesuai dengan Pasal 9 Permendagri Nomor 1 Tahun 1982 dan negara rugi Rp 8.008.290.000," jelas Sudamiran, Selasa (25/9/2018).

Sudamiran mengungkapkan, meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, keempat orang itu belum menjalani proses penahanan. Dengan alasan, keempat tersangka dinilai cukup kooperatif dan pihaknya masih menunggu hasil dari beberapa pemeriksaan lanjutan.

"Proses penyidikan masih berlangsung. Tunggu hasil pemeriksaan lanjutan dulu," pungkasnya.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 2, Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda Rp1 miliar.(ang/iss/ipg)
Editor: Iping Supingah



Komentar Anda
Komentar 0
loading...

 
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.