KELANA KOTA

Johan Budi: Aturan Pelaporan Korupsi ada di Peraturan Presiden

Laporan Restu Indah | Rabu, 10 Oktober 2018 | 21:16 WIB
Presiden Joko Widodo. Foto: Biro Pers Istana Kepresidenan
suarasurabaya.net - Upaya pemberantasan korupsi kini memasuki babak baru. Baru-baru ini Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (PP) No 43 tahun 2018 ini aturan pelaksana pemerintah dari UU No 31 tahun 1999 tentang tindak pidana pemberantasan korupsi.

Adapun pp no 71 tahun 2000 yang isinya untuk menjelaskan pasal 41 41 tahun 99, tetapi tidak dibahas prosedurnya. Maka dari itu PP yang baru ini membahas tata caranya.

Johan Budi Juru Bicara Kepresidenan kepada Radio Suara Surabaya mengungkapkan PP tersebut memang sudah disahkan. Nantinya bagi pelapor tindak korupsi, sesudah statusnya berkekuatan hukum tetap, pelapor maksimal bisa mendapat Rp200 juta rupiah. Dengan catatan jika kasus tersebut menyebabkan kerugian negara.

Sedangkan untuk kasus suap, pelapor maksimal bisa mendapatkan Rp10 juta jika sudah berkekuatan hukum tetap.

"Penghargaan itu sebesar 2 permil dari nilai yang bisa dikembalikan ke negara maksimalnya Rp200 juta. Besaran yang dimaksud adalah 2 permil (2 per 1 juta) dari jumlah yang bisa masuk ke kas negara," jelas Johan Budi, Rabu (10/10/2018).

Sedangkan mengenai cara pelaporannya, Johan menjelaskan bahwa prosedurnya sesuai dengan PP No. 43 tahun 2018 ini.

"Di situ dijelaskan, si pelapor atau pengadu di verifikasi dulu sama penegak hukum (KPK, Kejaksaan,Polisi,red), apakah sesuai aturan atau tidak. Sesudah di pengadilan atau berkekuatan hukum tetap, sesudah diverifikasi yaa langsung dapat reward itu," pungkasnya. (dim/rst)
Editor: Restu Indah



Komentar Anda
Komentar 1
loading...

 
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.