KELANA KOTA

Taufik Minta Pemerintah Jelaskan Soal Gaji Pejabat BPIP

Laporan Muchlis Fadjarudin | Senin, 28 Mei 2018 | 17:08 WIB
Taufik Kurniawan Wakil Ketua DPR RI. Foto: Faiz suarasurabaya.net
suarasurabaya.net - Taufik Kurniawan Wakil Ketua DPR RI mengaku kaget dengan besaran gaji para tokoh yang menjadi pejabat di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Menurut Taufik, meskipun ketentuan itu ada di tangan pemerintah, namun ia yakin Megawati Soekarnoputri dan tokoh-tokoh nasional itu tidak berharap pamrih dan benar-benar bekerja untuk kepentingan bangsa.

"Mendengar besaran gaji pejabat BPIP itu cukup mengagetkan ya, apalagi lebih tinggi dari presiden ataupun menteri-menteri. Ya walaupun ini pemerintah yang mengatur, tapi apakah tokoh-tokoh itu pernah meminta gaji? Jangan sampai justru pemerintah malah mempermalukan pejabat BPIP itu," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/5/2018).

Apalagi, kata Taufik, dengan kondisi ekonomi Indonesia yang kadang tidak stabil saat ini, rasanya tak elok jika keuangan negara hanya dihamburkan untuk gaji-gaji pejabat negara. Taufik pun yakin, Megawati beserta Pejabat BPIP lainnya bukanlah tokoh-tokoh yang mengejar materi lagi. Taufik meminta pemerintah menjelaskan ketentuan yang dikeluarkan untuk besaran gaji itu, agar tidak menjadi polemik di masyarakat.

"Isu ini kan sudah tersebar di masyarakat. Banyak juga yang mempertanyakan besarannya. Pemerintah harus segera jelaskan, agar ini tidak menjadi isu liar. Apalagi Pak Mahfud MD kemarin sudah klarifikasi, beliau mengaku tidak pernah membicarakan gaji. Ini kan bisa dikatakan tokoh-tokoh di BPIP itu tidak mengharapkan imbalan," kata Taufik yang juga Waketum PAN itu.


Sebelumnya Joko Widodo (Jokowi) Presiden menetapkan Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Dewan Pengarah BPIP. Selain itu, beberapa tokoh nasional juga duduk menjadi pejabat BPIP. Gaji Megawati dan pejabat BPIP lain diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Pemimpin, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Mahfud MD satu di antara anggota Dewan Pengarah telah membantah gaji tersebut. Menurut dia selama ini mereka tidak pernah membicarakan gaji.‎

"Ada banyak pertanyaan masuk ke akun saya tentang keluarnya Perpres yang menyangkut besarnya 'gaji' Pengarah dan Pimpinan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Saya sendiri belum tahu persis tentang itu. Kami sendiri di BPIP, sudah setahun bekerja, tidak pernah membicarakan gaji," kata Mahfud melalui akun Twitternya @mohmahfudmd, Minggu (27/5/2018).

Sekadar diketahui, berdasarkan perpres tersebut, pimpinan dan pejabat BPIP mendapat hak keuangan beserta sejumlah fasilitas. Besaran gaji yang diberikan mulai dari Rp19.500.000 hingga Rp112.548.000.

Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP, memperoleh gaji sebesar Rp112.548.000.

Sementara itu, anggota Dewan Pengarah mendapat gaji senilai Rp100.811.000

Terdapat delapan orang yang menjadi anggota Dewan Pengarah BPIP, diantaranya, Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma'aruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya.

Sedangkan Yudi Latief yang menjabat sebagai Kepala BPIP mendapat gaji sebesar Rp76.500.000.(faz/iss/ipg)
Editor: Iping Supingah



Komentar Anda
Komentar 0
loading...

 
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.