KELANA KOTA

Upah Pejabat Negara Indonesia Tinggi, Menkeu: Jangan Bandingkan dengan Malaysia

Laporan Farid Kusuma | Senin, 28 Mei 2018 | 20:05 WIB
Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan RI. Foto: Dok. suarasurabaya.net
suarasurabaya.net - Hak keuangan atau bayaran buat Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), mendapat sorotan masyarakat.

Pasalnya, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2018, Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Dewan Pengarah BPIP mendapat bayaran Rp112.548.000 per bulan.

Sejumlah kalangan menganggap bayaran itu terlalu banyak, dan kebijakan itu tidak mempertimbangkan perasaan rakyat.

Bahkan, ada yang membandingkan kebijakan itu dengan pemerintahan Malaysia yang tengah melakukan penghematan dengan cara memotong gaji pejabat negaranya.


Menanggapi isu itu, Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan mengatakan kondisi ekonomi dan sosial politik Indonesia berbeda dengan Malaysia.

"Tiap negara memiliki keputusan terkait kebijakan yang sesuai dengan konteks yang mereka hadapi. Kan situasi ekonomi, politik sosialnya berbeda. Malaysia menghadapi situasi yang dramatis dalam arti mengelola politik, ekonomi dan sosial. Indonesia dalam situasi sekarang punya APBN, ekonomi sedang kita kelola," ujarnya di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (28/5/2018).

Sekadar diketahui, Joko Widodo Presiden sudah menandatangani Peraturan Presiden nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai BPIP.

Selain Megawati Soekarnoputri, anggota dewan pengarah BPIP seperti Try Soetrisno, Ahmad Syafii Maarif dan Said Aqil Siradj juga mendapat hak keuangan mencapai seratusan juta rupiah (Rp100.811.000) per bulannya.

Sedangkan Kepala BPIP mendapatkan hak keuangan Rp76,5 juta, Wakil Kepala BPIP Rp63 juta, Deputi BPIP Rp51 juta, dan Staf Khusus mendapat bayaran Rp36,5 juta per bulannya. (rid/ipg)
Editor: Iping Supingah



Komentar Anda
Komentar 0
loading...

 
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.