KELANA KOTA

Mendagri: Surat Edaran THR dan Gaji ke-13 dari APBD atas Permintaan Daerah

Laporan Farid Kusuma | Rabu, 06 Juni 2018 | 12:34 WIB
Ilustrasi, gaji ke-13. Grafis: Gana suarasurabaya.net
suarasurabaya.net - Tjahjo Kumolo Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menegaskan, Surat Edaran Kemendagri tentang alokasi dana pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 pegawai negeri/aparatur negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan permintaan daerah.

Menurut Tjahjo, rencana pemberian THR dan Gaji ke-13 dari APBD sebelumnya sudah disepakati kepala daerah dan Pimpinan DPRD seluruh Indonesia, dalam forum rapat koordinasi.

Pernyataan Mendagri itu merespon sikap Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya yang belum menindaklanjuti surat edaran tentang THR dan Gaji ke-13 yang dibebankan kepada APBD.

Risma mengatakan, Pemerintah Kota Surabaya harus mendiskusikan dengan DPRD Kota Surabaya sebelum mengeluarkan anggaran untuk THR dan Gaji ke-13.


Karena, pemberian THR dari APBD untuk PNS belum pernah dilakukan sebelumnya, dan tidak ada dasar hukumnya.

Yang dianggarkan dalam APBD, kata Risma, cuma tunjangan untuk guru honorer senilai Rp87 miliar, dengan alokasi Rp500 ribu per guru honorer.

"Soal alasan Pemkot Surabaya belum menjalankan surat edaran Kemendagri, tanya Bu Risma saja. Yang jelas, surat itu adalah permintaan daerah dalam rakor kepala daerah yang dihadiri Sekda dan Pimpinan DPRD seluruh Indonesia. Semua nggak ada masalah," kata Mendagri sebelum mengikuti rapat dengan Komisi II DPR, Rabu (6/6/2018), di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.

Lebih lanjut, Tjahjo mempertanyakan apakah betul Pemerintah Kota Surabaya tidak punya uang sampai tidak bisa memberikan THR dan Gaji ke-13 buat PNS.

"Padahal, anggaran gaji dan tunjangan pegawai negeri di sana (Surabaya) tinggi sekali," imbuh mantan Sekjen PDI Perjuangan itu.

Sebelumnya, Jokowi sudah menandatangani Peraturan Presiden tentang pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara/pegawai negeri, anggota TNI, Polri serta para pensiunannya.

Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN Tahun 2018, pembayaran THR dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara, Polri dan TNI dianggarkan Rp35,76 triliun atau meningkat 68,9 persen dari tahun 2017.

Sementara itu, Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan mengimbau pemerintah daerah, provinsi, Kabupaten/kota, Menkeu bisa menyelaraskan waktu pembayarannya sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah pusat.

Soal anggarannya, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menegaskan, semua ditanggung APBD setempat sesuai Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan. (rid/ipg)
Editor: Iping Supingah



Komentar Anda
Komentar 0
loading...

 
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.