KELANA KOTA

Terkait THR PNS, Risma: Terus Terang Saya Tidak Berani

Laporan Zumrotul Abidin | Rabu, 06 Juni 2018 | 15:25 WIB
Tri Rismaharini Walikota, Rabu (6/6/2018) meninjau langsung Jalan Kenari melihat proses perbaikan dan pengecekan saluran. Foto: Abidin suarasurabaya.net
suarasurabaya.net - Tri Rismaharini Walikota Surabaya sekali lagi menegaskan bahwa dia tidak berani memutuskan untuk mengikuti aturan Pemerintah Pusat agar pemberian THR untuk PNS memakai uang APBD.

"Saya terus terang tidak berani, apalagi THR sudah dekat, tidak memungkinkan. Kota Surabaya akan rugi kalau alokasi anggarannya salah," ujarnya di sela sidak di Jl Kenari, Rabu (6/6/2018).

Menurut Risma keputusan pemberian THR PNS dibebankan kepada APBD ini sangat mendadak. Selain itu, anggaran belanja Kota Surabaya sudah diploting, sehingga butuh persetujuan DPRD kalau ingin mengeluarkan anggaran baru.

"Gimana aku dapat uang, dari mana? Tidak bisa ini tiba-tiba karena anggaran sudah terploting. Saya harus konsultasi ke DPRD. Kalau ada yang baru seperti ini saya tidak berani. Karena uangnya (APBD) sudah dialokasikan sendiri-sendiri," ujarnya.


Menurut Risma, pembangunan kota ini masih banyak membutuhkan uang. Selama ini segala kebutuhan yang terkait pegawai sudah dihemat untuk keperluan pembangunan.

"Tidak mungkin mengalokasikan. Uang itu kalau diputar bisa menyelesaikan banyak masalah," katanya.

Terkait desakan pemerintah pusat ini, Risma tidak mau ceroboh. Pihaknya akan konsultasi bersama tenaga ahli dan DPRD, apakah aturan pemerintah itu bisa jadi pedoman mengeluarkan THR dari uang APBD.

"Saya siapkan diskusi dengan Dewan. Saya juga datangkan tenaga ahli, apakah itu bisa jadi pedoman atau pijakan," kata Risma.

Sekadar diketahui, Tjahjo Kumolo Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menegaskan, Surat Edaran Kemendagri tentang alokasi dana pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 pegawai negeri/aparatur negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan permintaan daerah.

Menurut Tjahjo, rencana pemberian THR dan Gaji ke-13 dari APBD sebelumnya sudah disepakati kepala daerah dan Pimpinan DPRD seluruh Indonesia, dalam forum rapat koordinasi. (bid/dwi)
Editor: Dwi Yuli Handayani



Komentar Anda
Komentar 0
loading...

 
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.