KELANA KOTA

Khofifah-Emil Pasangan Gubernur Jatim Mendatangi Kantor KPK

Laporan Farid Kusuma | Rabu, 20 Februari 2019 | 14:12 WIB
Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Rabu (20/2/2019) siang, mendatangi Kantor KPK, Jakarta Selatan, dalam rangka berdiskusi dengan Pimpinan KPK terkait pencegahan korupsi. Foto: Farid suarasurabaya.net
suarasurabaya.net - Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, siang hari ini, Rabu (20/2/2019), mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sekitar pukul 13.15 WIB, pasangan Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024 itu datang berbarengan, dengan dua mobil terpisah.

Sebelum masuk ke Kantor KPK, Khofifah menegaskan, kunjungan ini dalam rangka meminta dukungan KPK, untuk mewujudkan pemerintahan Jawa Timur yang bersih dari segala bentuk penyimpangan, khususnya korupsi.

"Kami berkomunikasi dengan KPK terkait upaya pencegahan (korupsi). Maka, kami bersama-sama, berkomunikasi, silaturahim, sekaligus konsultasi dalam hal bagaimana mengedepankan tataran preventif," ujar Khofifah di Kantor KPK, Jakarta Selatan, Rabu (20/2/2019).


Sebetulnya, Khofifah-Emil berencana mendatangi Kantor KPK, Jakarta Selatan, hari Rabu (13/2/2019), usai resmi dilantik Joko Widodo Presiden, di Istana Negara, Jakarta.

Tapi, Tjahjo Kumolo Menteri Dalam Negeri minta kunjungan ke kantor Komisi Antirasuah diundur, supaya berbarengan dengan Fachrori Umar Gubernur Jambi, Syamsuar dan Edi Nasution pasangan Gubernur Riau yang tadi pagi dilantik oleh Presiden.

Mendagri setahun belakangan ini punya tradisi membawa gubernur dan wakil gubernur yang baru dilantik ke KPK.

Alasannya, untuk membangun komunikasi antara KPK dan kepala daerah, supaya pencegahan korupsi bisa optimal.

Selain itu, Mendagri berharap gubernur mencermati area rawan korupsi seperti perencanaan anggaran, mekanisme jual-beli barang dan jasa.

Sampai sekarang, pukul 13.50 WIB, pasangan Gubernur Jawa Timur, Gubernur Riau dan Gubernur Jambi terpantau masih di dalam Gedung Merah Putih.

Sekadar diketahui, Jawa Timur termasuk daerah yang rawan korupsi. Beberapa tahun terakhir, sedikitnya ada 13 kepala daerah di Jawa Timur yang berurusan dengan KPK karena terlibat praktik korupsi.

Sejumlah kepala daerah itu antara lain, Fuad Amin Imron Bupati Bangkalan, Bambang Irianto Wali Kota Madiun, Mas'ud Yunus Wali Kota Mojokerto, Eddy Rumpoko Wali Kota Batu, Taufiqurrahman Bupati Nganjuk, dan Nyono Suharli Wihandoko Bupati Jombang.

Kemudian, Mochammad Anton Wali Kota Malang, Syahri Mulyo Bupati Tulungagung, Mustofa Kamal Pasa Bupati Mojokerto, Rendra Kresna Bupati Malang, dan Setiyono Wali Kota Pasuruan. (rid/iss/ipg)
Editor: Iping Supingah



Komentar Anda
Komentar 0
loading...

 
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.