KELANA KOTA

Mendikbud: 62 Persen Anggaran Pendidikan di Daerah

Laporan Muchlis Fadjarudin | Rabu, 20 Februari 2019 | 21:36 WIB
Muhadjir Effendy Mendikbud di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Rabu (20/2/2019). Foto: Faiz suarasurabaya.net
suarasurabaya.net - Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019, Muhadjir Effendy Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) memaparkan sejumlah program prioritas di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Menurut Muhadjir, alokasi anggaran fungsi pendidikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejumlah Rp492,5 triliun telah sesuai dengan amanat konstitusi. Sebagian besar anggaran fungsi pendidikan tersebut dialokasikan untuk transfer ke daerah.‎

"Terbesar, dalam bentuk transfer daerah 62,62 persen. Artinya, sebetulnya anggaran fungsi pendidikan itu terdapat di pemerintah daerah, yaitu di provinsi, kabupaten, dan kota," ujar Muhadjir Effendy, di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Rabu (20/2/2019).

Muhadjir menjelaskan, selain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti); dan Kementerian Agama (Kemenag), terdapat beberapa kementerian dan lembaga lainnya yang mendapatkan alokasi anggaran fungsi pendidikan dengan total sebesar Rp25,6 triliun. Sedangkan Kemendikbud sendiri mendapatkan alokasi sebesar Rp35,9 triliun atau sebesar 7,31 persen.

Tiga tantangan pendidikan yang menjadi fokus pemerintah saat ini adalah peningkatan akses, kualitas, serta penyediaan serta perbaikan infrastruktur pendidikan nasional. Pemerintah berupaya mengurangi ketimpangan yang terjadi pada sektor pendidikan melalui kebijakan zonasi.

"Zonasi merupakan strategi jangka panjang untuk percepatan pendidikan yang berkualitas. Kita memiliki problem yaitu ketidakmerataan, terutama dari kualitas pendidikan. Ketimpangannya cukup tinggi," jelas Mendikbud.

Dia juga memaparkan beberapa program prioritas, di antaranya, Program Indonesia Pintar (PIP) yang telah membantu lebih dari 17,9 juta siswa dari keluarga tidak mampu untuk dapat terus belajar. Dimulai dengan jumlah anggaran sebesar Rp4,32 triliun, hingga bulan Desember 2018, pemerintah telah menyalurkan dana PIP sebesar Rp42,83 triliun. Dikatakan Muhadjir, PIP telah diintegrasikan dengan program Bidik Misi pada Kemenristekdikti untuk meningkatkan kesempatan bagi siswa berpotensi dari keluarga tidak mampu agar dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.

Kemudian terkait Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016, Mendikbud menjelaskan sebanyak 2.700 SMK telah bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

"Sejak tahun 2014 sampai dengan 2018, lulusan SMK yang terserap ke dunia kerja mengalami kenaikan sebanyak 3,1 juta siswa, dari 10,5 juta menjadi 13,6 juta," tegas Mendikbud.

Pemerintah juga menaruh perhatian khusus kepada ekosistem pendidikan. Saat ini melalui Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), Kemendikbud mendorong optimalnya sinergi tripusat pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat.

"Kita ingin kembali mengintegrasikan peranan dan fungsi dari tiga pusat pendidikan ini, yaitu sekolah, masyarakat, dan keluarga atau orang tua. Sekarang sudah ada 186.646 sekolah yang sudah kita beri pengenalan Penguatan Pendidikan Karakter ini. Target kita di tahun 2019 sebanyak 218.989 sekolah," jelasnya.

Mendikbud mengapresiasi kinerja jajarannya dalam pelaksanaan anggaran tahun 2018, sehingga meraih penghargaan sebagai salah satu kementerian berkinerja terbaik dalam pelaksanaan anggaran tahun 2018. Berdasarkan laporan Biro Keuangan, realisasi daya serap anggaran Kemendikbud tahun 2018 mencapai 97,38 persen dari pagu 40,49 triliun. Terdapat peningkatan sebesar 0,28 persen dari realisasi daya serap tahun sebelumnya.(faz/dwi/rst)
Editor: Restu Indah



Komentar Anda
Komentar 0
loading...

 
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.