KELANA KOTA

Pemprov Jatim Berikan Bantuan Keuangan Untuk 78 Desa

Laporan Anggi Widya Permani | Sabtu, 22 Juni 2019 | 12:26 WIB
Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Jumat (21/6/2019). Foto: Humas Pemprov Jatim
suarasurabaya.net - Pemerintah Provinsi Jatim memberikan bantuan keuangan kepada desa (BK-Desa) untuk 78 desa dari 10 kabupaten di Jatim. Ini salah satu upaya Pemprov untuk mewujudkan Nawa Bhakti Satya, khususnya Program Jatim Amanah.

"Program ini merupakan bantuan langsung untuk meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur desa dalam mengakselerasi pembangunan di pedesaan," kata Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim.

Program BK-Desa yang digelontorkan tahun 2019 sebesar Rp45,64 miliar untuk 247 desa dari 23 kabupaten di Jatim. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebanyak Rp36,56 miliar untuk 203 desa.

Namun, kata dia, dari total 247 desa penerima BK-Desa di 23 kabupaten tersebut masih belum sepenuhnya terealisasi. Hanya 78 desa dari 10 kabupaten yang telah dilakukan proses verifikasi dan peninjauan langsung di lapangan.


"Termasuk diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Gubernur Jatim tentang penetapan Desa Penerima Bantuan Keuangan dari Pemprov Jatim Tahun Anggaran 2019. Untuk total anggarannya pun mencapai Rp24,850 miliar," tambahnya.

Adapun 78 desa yang menerima bantuan tersebut, di antaranya Kabupaten Banyuwangi (6 desa), Kabupaten Bondowoso (1 desa), Kabupaten Lumajang (1 desa), Kabupaten Situbondo (2 desa), Kabupaten Madiun (4 desa), Kabupaten Sampang (1 desa), Kabupaten Pamekasan (1 desa), Kabupaten Ngawi (8 desa), Kabupaten Ponorogo (5 desa), dan Kabupaten Lamongan (49 desa).

"Dana yang bisa disupport untuk percepatan pembangunan pedesaan itu banyak. Ada dari APBN, ada dari APBD provinsi, ada dari APBD kabupaten/kota. Kemudian ada juga hibah dari pihak-pihak lain. Tentu sesuai dengan SOP nya," jelasnya.

Khofifah menilai, langkahnya itu senada dengan Program Nawacita yang dijalankan Joko Widodo Presiden RI. Di mana harapannya, setiap kepala desa ikut membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka NKRI.

Keseriusan Joko Widodo Presiden melalui penguatan dana desa ini, kata dia, harus terus dilaksanakan. Sebab, dalam pengembangan potensi ekonomi desa, pendekatannya tidak bisa parsial, dan tidak boleh sektoral. Akan tetapi harus betul-betul integratif dari hulu sampai hilir.

"Artinya untuk membangun negara dimulai dari penguatan pembangunan desa. Misal, hulu adalah sekolah, maka PAUD di lingkungannya masing-masing. Saya mohon para kepala desa juga ikut memperhatikan PAUD dan TK. Ini biasanya basisnya desa. Bahkan posyandu basisnya RT/RW," katanya.

Khofifah pun mengajak para kepala desa untuk menggali kembali berbagai keunggulan lokal dan daerah di wilayahnya masing-masing. Dia berharap, melalui BK-Desa ini akan terjadi percepatan penguatan di desa dan infrastrukturnya semakin baik.

Infrastruktur itu sendiri, kata dia, tidak hanya hal fisik saja, tetapi juga aspek sosialnya. Sebagai contoh, posyandu secara kelembagaannya harus kuat. Selain itu, penguatan kelembagaannya harus diperkuat di lingkungan RT/RW melalui komunikasi dengan Babinsa, Babinkamtibmas, maupun Linmas.

"Membuat sesuatu yang menjadi andalan dan unggulan lokal itu menjadi pekerjaan bersama. Sedangkan daya saing menjadi tugas kepala organisasi perangkat daerah (OPD)," ujarnya.

Sementara itu, Heru Tjahjono Sekdaprov Jatim menambahkan, penyaluran program BK-Desa ini dilakukan melalui berbagai tahapan. Di antaranya tahap verifikasi data desa calon penerima, tinjau lapangan, penempatan desa penerima BK Desa oleh Gubernur Jatim, tahapan pencairan, tahapan pelaksanaan hingga tahapan evaluasi.

Untuk tahapan verifikasi, lanjutnya, telah dilaksanakan mulai 25-29 Maret 2019 dan 8-11 April 2019 bertempat di Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebanyak 247 desa dari 23 kabupaten. Lalu verifikasi ulang sebanyak 25 desa dari 5 kabupaten.

"Sedangkan tahapan tinjau lapangan sebanyak 78 desa dari 10 kabupaten. Sehingga sampai dengan saat ini masih kurang 169 desa yang belum dilakukan tinjau lapangan," pungkasnya. (ang/ipg)
Editor: Iping Supingah



Komentar Anda
Komentar 0
loading...

 
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.