KELANA KOTA

Kejati Jatim Gagalkan Upaya Pencairan Deposito Rp30,2 Miliar Milik YKP

Laporan Anggi Widya Permani | Selasa, 25 Juni 2019 | 19:33 WIB
Didik Farkhan Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim, saat memberikan keterangan kepada wartawan, Selasa (25/6/2019). Foto: Anggi suarasurabaya.net
suarasurabaya.net - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim menggagalkan upaya pencairan deposito milik Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Kota Surabaya dan PT Yekape di salah satu bank. Ini disampaikan Didik Farkhan Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim, Selasa (25/6/2019).

Didik mengungkapkan, ini berawal dari pihak bank yang ragu untuk menyetujui permintaan pencairan deposito. Karena bank tersebut mendengar kabar bahwa Kejati Jatim telah memblokir sejumlah rekening milik YKP dan PT Yekape.

Pihak bank pun menghubungi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Jakarta untuk memberitahukan hal itu. Kemudian, PPATK menghubungi Kejati Jatim dan langsung memblokir rekening tersebut.

"Hampir saja ada usaha pencairan deposito. Namun semua transaksi telah berhasil digagalkan. Kami memang sebelumnya sudah memblokir semua rekening, tapi ternyata ada satu bank yang ketinggalan. Tapi sekarang sudah dipastikan semua rekening YKP dan PT Yekape diblokir," kata Didik.


Adapun nilai deposito yang hampir dicairkan itu mencapai Rp30,2 miliar. Didik menyebutkan, usaha pencairan ini dilakukan dari pihak YKP. Saat ditanya siapa pihak YKP itu, dia enggan membeberkannya.

"Pokoknya ada lah orang dari YKP. Inisialnya? Sudah, sudah cukup. Nanti saja," ujarnya.

Sekadar diketahui, kasus dugaan korupsi YKP ini pernah beberapa kali mencuat. Didik mengatakan, pada tahun 2009 DPRD kota Surabaya pernah melakukan hak angket dengan memanggil semua pihak ke DPRD.

Saat itu, pansus hak angket memberikan rekomendasi agar YKP dan PT. Yekape diserahkan ke Pemkot Surabaya, karena memang keduanya adalah aset Pemkot. Namun pengurus YKP menolak menyerahkannya.

Berdasarkan dokumen, kata Didik, Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dibentuk oleh Pemkot Surabaya tahun 1951. Di mana seluruh modal dan aset awal berupa tanah sebanyak 3.048 persil tanah "surat ijo" berasal dari Pemkot. Tahun 1971, juga ada suntikan modal Rp 15 juta dari Pemkot.

Bukti YKP milik Pemkot itu, dilihat dari sejak berdirinya di mana ketua YKP selalu dijabat rangkap oleh Wali Kota Surabaya. Ini berlangsung hingga tahun 1999 saat dijabat Walikota Sunarto.

Namun, setelah ada ketentuan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, Sunarto Wali Kota mengundurkan diri. Sebab, UU tersebut mengatur bahwa Kepala Daerah tidak boleh rangkap jabatan. Tahun 2000, Sunarto menunjuk Sekda Yasin sebagai ketua YKP.

Namun pada 2002, Wali Kota Sunarto menunjuk dirinya lagi dan 9 pengurus baru untuk memimpin YKP. Sejak saat itulah, pengurus baru mengubah AD/ART dan melawan hukum dengan memisahkan diri dari Pemkot Surabaya.

"Padahal sampai tahun 2007 YKP masih setor ke Kas daerah Pemkot Surabaya. Namun setelah itu YKP dan PT Yekape yang dibentuk YKP berjalan seolah diprivatisasi oleh pengurus hingga asetnya saat ini berkembang mencapai triliunan rupiah," ujarnya.

Menurut Aspidsus, kasus korupsi YKP merupakan kasus terbesar yang pernah ditangani Kejati. "Ini korupsi yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Ini rekor terbesar," kata mantan Kajari Surabaya itu. (ang/iss/ipg)
Editor: Iping Supingah



Komentar Anda
Komentar 0
loading...

 
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.