KELANA KOTA

Sah, YKP dan PT. Yekape Kembali ke Pangkuan Pemkot Surabaya

Laporan Anggi Widya Permani | Senin, 15 Juli 2019 | 18:37 WIB
Didik Farkhan Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim, saat memberikan keterangan kepada wartawan, Selasa (25/6/2019). Foto: Anggi suarasurabaya.net
suarasurabaya.net - Mulai hari ini, Senin (15/7/2019), aset Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dan PT. Yekape telah resmi kembali ke pangkuan Pemerintah Kota Surabaya. Ini disampaikan Didik Farkhan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim melalui rilis yang diterima suarasurabaya.net.

Pengesahan itu, kata dia, dilakukan bersamaan pergantian pembina, pengawas dan pengurus YKP. Bertempat di kantor Notaris Margareth Diana di Jalan Jawa Surabaya pembina, pengawas dan pengurus baru versi Pemkot menandatangi akte pengesahan rapat pembina yang lama.

Adapun pembina yang baru dan sudah disahkan itu, di antaranya Hendro Gunawan (Sekda), Eri Cahyadi (Kepala Bapeko), dan Ira Tursilowati (Kabag Hukum). Untuk pengawas YKP baru adalah Ir. Hidayat Syah, Drs. Dedik Irianto, Dahliana Lubis, dan Yuniarto Herlambang.

Sedangkan untuk pengurus baru adalah Yusron Sumartono, Eka Rahayu, dan Ir. Chalid Buhari. Dalam pengesahan itu pembina lama adalah Sartono, Surjo Harjono, dan Chairul Huda juga nampak hadir. Pengawas lama Sukarjo juga hadir, serta Pengurus lama Catur Hadi Nurcahyo.


"Dengan adanya pergantian pembina, pengawas dan pengurus baru versi Pemkot Surabaya, berarti aset YKP di PT. Yekape juga otomatis dikuasai Pemkot Surabaya. Karena 99 persen saham PT. Yekape dimiliki Yayasan (YKP). Otomatis seluruh aset PT. YEKAPE sudah kembali ke pangkuan Pemkot Surabaya," jelas Didik.

Kembalinya aset YKP dan PT Yekape yang ditaksir lebih senilai Rp5 triliun ini, tentu disambut baik pihak Pemkot. Menurut rencana penyerahan aset akan dilakukan Sunarta Kepala Kejati Jatim, pada Kamis (18/7/2019) mendatang, di Kantor Kejati Jatim.

"Penyerahan Aset YKP itu akan dibarengkan deklarasi penyelamatan aset negara oleh Kejati. Kami akan mengundang Bupati/Walikota dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) se Jawa Timur untuk melakukan gerakan penyelamatan aset di daerah masing-masing," pungkasnya. (ang/tin/iss)
Editor: Ika Suryani Syarief



Komentar Anda
Komentar 0
loading...

 
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.