KELANA KOTA

Tantangan Kesetaraan Gender di Jatim Menurut Emil Dardak

Laporan Agung Hari Baskoro | Rabu, 17 Juli 2019 | 12:43 WIB
Emil Dardak Wakil Gubernur Jawa Timur saat di International Conference on Contemporary Social and Political Affairs (ICoCSPA) di kampus Unair, Surabaya pada Rabu (17/7/2019). Foto: Baskoro suarasurabaya.net
suarasurabaya.net - Emil Dardak Wakil Gubernur Jawa Timur mengungkapkan beberapa tantangan kesetaraan gender di Jatim dalam International Conference on Contemporary Social and Political Affairs (ICoCSPA) di kampus Unair, Surabaya pada Rabu (17/7/2019).

Pertama, ia menyebut beberapa tokoh mengatakan bahwa ada korelasi antara perempuan yang memiliki kemajuan profesi dengan tendensi pada perceraian. Emil mengaku, meski ia belum melihat fenomena ini secara empirik, tapi hal ini mengindikasikan adanya masalah dalam masyarakat terkait pemahaman kesetaraan gender.

Kedua, yaitu angka pernikahan dini tinggi di Jawa Timur. Pernikahan dini seringkali berujung pada putusnya akses pendidikan terutama bagi pihak perempuan.

"Nah ini, hal ini, berharap menjadi fokus. Gender Equality bisa dicapai kalau kita, bener-bener di-empower, dan empower terbaik adalah pendidikan. Kemudian, pendidikan dicampur society yang adil, InsyaAllah membangun masyarakat yang lebih baik," ungkap Emil pada Rabu (17/7/2019).


Saat ini, Pemprov Jatim dikatakan Emil melalui program Jatim Berdaya tengah berupaya untuk membangun masyarakat inklusif. Ia berharap, setiap elemen masyarakat bisa menjadi bagian dari upaya ini. Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim juga telah mengajukan Raperda Pengarusutamaan Gender pada Mei 2019 lalu. Raperda ini diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan sosial dengan memperhatikan kelompok masyarakat rentan.

"Iya itu bagian program nasional yang bener-bener kita dukung. Kita ingin, Bu Khofifah bilang, ini jangan sekadar checklist, harus bener-bener menjawab aspirasi dan tantangan di jatim. Makanya bukan cepet-cepetan bikin. Tapi bagaimana ini melibatkan seluruh elemen sehingga bukan hanya jadi satu produk hukum, tapi sebagai solusi," pungkasnya. (bas/iss/ipg)
Editor: Iping Supingah



Komentar Anda
Komentar 0
loading...

 
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.