KELANA KOTA

Sebelum Aturan Berlaku Cek Status IMEI Anda di Situs Ini

Laporan Dwi Yuli Handayani | Kamis, 15 Agustus 2019 | 14:07 WIB
Tangkap Layar. Foto: Antara
suarasurabaya.net - Pengguna ponsel kini bisa memeriksa status legalitas gadget dengan memasukkan nomor International Mobile Equipment Identity (IMEI) pada laman https://kemenperin.go.id/imei/.

Sebelum masuk ke laman Kemenperin, pemilik ponsel cukup mencatat nomor IMEI yang didapatkan dengan mengetuk *#06#, atau pada menu "about" di ponsel Anda.

Usai mendapatkan nomor IMEI, pemilik ponsel cukup memasukkan nomor IMEI pada laman tersebut, kemudian jika ponsel terdaftar maka akan muncul keterangan "IMEI terdaftar di database Kemenperin."

Namun apabila keterangan yang muncul adalah "IMEI tidak terdaftar di database Kemenperin," maka kemungkinan ponsel Anda belum terdaftar atau diduga ilegal dari black market (BM).


Kendati demikian, pemilik ponsel tidak perlu khawatir karena Kemenperin menjelaskan bahwa ponsel black market yang dibeli sebelum tanggal pemberlakuan regulasi pada 17 Agustus akan mendapatkan pemutihan.

Namun, jika membeli ponsel ilegal setelah 17 Agustus maka akan terblokir karena IMEI yang tidak terdaftar.

Selain itu, pemerintah juga mencanangkan waktu selama enam bulan hingga 2020 untuk persiapan database yang tersinkronisasi dengan operator.

Bagaimana jika nomor IMEI ponsel tidak terdaftar di database?

Ismail Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan pembaruan basis data IMEI terus berjalan hingga saat ini, meski pun aturan belum berlaku.

Ketika disinggung mengenai nomor IMEI yang tidak terdaftar, Ismail menjelaskan untuk saat ini atau aturan belum berlaku tidak ada masalah meski pun nomor IMEI tidak terdaftar.

"Untuk tahap sekarang, semua (ponsel) yang dibeli masyarakat akan diakomodasi. Walaupun data tidak ada di sana, untuk tahap sekarang, tidak ada masalah," kata Ismail, seperti dilansir Antara.

Kementerian belum bisa memastikan kapan peraturan ini akan ditandatangani, namun, ditargetkan bulan ini sekaligus memanfaatkan momentum Hari Kemerdekaan 17 Agustus.

Kominfo sebelumnya mengusulkan regulasi ini akan diterapkan enam bulan setelah aturan tingkat menteri ditandatangani. Setelah diterapkan, regulasi IMEI tidak berlaku suruh, gawai yang dibeli di luar negeri sebelum kebijakan berlaku tidak akan terkena blokir.

Regulasi IMEI akan ditandatangani oleh tiga kementerian, yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.

Kementerian saat ini sedang menyiapkan delapan hal sebelum aturan IMEI berlaku, termasuk diantaranya basis data IMEI yang solid, sinkronisasi dengan operator seluler dan layanan konsumen. (ant/dwi/rst)
Editor: Restu Indah



Komentar Anda
Komentar 5
loading...

 
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.