KELANA KOTA

Presiden Ingatkan Perangkat Negara Solid Menangani Karhutla

Laporan Farid Kusuma | Selasa, 17 September 2019 | 06:28 WIB
Joko Widodo Presiden memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di daerah Riau, Senin (16/9/2019), di Hotel Novotel Pekanbaru, Riau. Foto: Biro Pers Setpres
suarasurabaya.net - Joko Widodo Presiden langsung menggelar rapat terbatas bersama dengan jajaran terkait untuk membahas langkah-langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), setibanya di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Senin (16/9/2019) malam.

Presiden menegaskan, pencegahan merupakan sebuah hal yang mutlak dalam suatu proses penanganan karhutla.

"Pencegahan di dalam penanggulangan kebakaran lahan dan hutan itu adalah mutlak harus dilakukan. Karena kalau yang terjadi sudah kejadian kebakaran apalagi di lahan gambut, pengalaman bertahun-tahun kita sudah mengalaminya, sangat sulit menyelesaikan," ujarnya dalam sesi pengantar rapat yang digelar di Hotel Novotel Pekanbaru.

Presiden melihat keberadaan perangkat pemerintah di tingkat pusat, daerah, maupun aparat keamanan sebenarnya mampu untuk melakukan segala upaya pencegahan tersebut. Namun, kerja sama yang dirasa kurang efektif dan inisiatif yang tidak maksimal menyebabkan peristiwa karhutla kembali terulang.


"Gubernur memiliki perangkat-perangkat sampai ke bawah, seperti bupati, wali kota, camat, kepala desa. Pangdam juga punya perangkat dari danrem, dandim, sampai koramil, bhabinsa, semuanya ada. Kapolda juga punya perangkat dari kapolres, kapolsek, sampai bhabimkamtibmas. Tapi perangkat-perangkat ini tidak diaktifkan secara baik," ucapnya.

Maka itu, Presiden meminta seluruh pihak mulai dari pusat hingga daerah melakukan konsolidasi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan secara menyeluruh. Seluruh pihak terkait juga dimintanya bergerak aktif dalam menangani karhutla yang terjadi saat ini.

"Kalau infrastruktur ini diaktifkan secara baik, saya yakin yang namanya satu titik api sudah pasti ketahuan dulu sebelum sampai menjadi ratusan titik api. Itu sudah saya ingatkan berkali-kali mengenai ini," kata Presiden.

Sementara itu, terkait upaya penanganan karhutla di Provinsi Riau yang saat ini berstatus siaga darurat, Jokowi memberikan sejumlah arahan untuk memastikan penanganan tersebut berjalan sebagaimana mestinya.

Pertama, Presiden meminta Badan Nasional Penanggulanan Bencana (BNPB) melakukan proses hujan buatan dengan cakupan yang lebih luas. Selain itu, penambahan pasukan maupun petugas pemadam juga harus dilakukan.

"Kita harapkan besok dilakukan hal yang sama (hujan buatan) dalam jumlah yang lebih besar. Pasukan pun juga sudah kita tambahkan. Saya perintahkan hari Jumat lalu untuk ditambahkan ke sini," tuturnya.

Kedua, tindakan tegas terhadap para pelaku pembakaran hutan dan lahan baik yang berasal dari kalangan korporasi mau pun individu.

"Saya minta juga aparat penegak hukum bertindak tegas baik kepada perusahaan mau pun pada perorangan," tegas Presiden.

Ketiga, lakukan pencegahan di lokasi-lokasi sekitar mau pun lainnya agar titik api yang telah diketahui tidak membesar dan menyebabkan meluasnya karhutla.

"Jadi kuncinya ada di pencegahan. Jangan sampai ada titik api satu pun muncul dan dibiarkan," ucapnya.

Dalam kunjungan kerja itu, Jokowi Presiden didampingi jajaran menteri Kabinet Kerja antara lain Wiranto Menkopolhukam, Siti Nurbaya Menteri LHK, Nila Moeloek Menkes, Agus Gumiwang Kartasasmita Mensos, Basuki Hadimuljono Menpupera, Muhadjir Effendy Mendikbud, Pramono Anung Sekretaris Kabinet, Marsekal Hadi Tjahjanto Panglima TNI, dan Jenderal Pol. Tito Karnavian Kapolri.

Selain itu, hadir juga Syamsuar Gubernur Riau, Doni Monardo Kepala BNPB, Dwikorita Karnawati Kepala BMKG, Nazir Foead Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG), Hammam Riza Kepala BPPT, serta aparatur pemerintah daerah setempat. (rid/dwi)
Editor: Dwi Yuli Handayani



Komentar Anda
Komentar 0
loading...

 
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.