KELANA KOTA

Presiden Bersyukur Makin Banyak Kementerian Lembaga yang Mendapat Opini WTP

Laporan Farid Kusuma | Kamis, 19 September 2019 | 15:58 WIB
Joko Widodo Presiden bersama Moemahadi Soerja Djanegara Ketua BPK, Kamis (19/9/2019), di Istana Merdeka, Jakarta. Foto: Biro Pers Setpres
suarasurabaya.net - Joko Widodo Presiden, hari ini, Kamis (19/9/2019), menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di Istana Merdeka, Jakarta.

Laporan hasil audit itu disampaikan langsung oleh Moermahadi Soerja Djanegara Ketua BPK bersama sejumlah anggota BPK.

Dalam keterangannya, Ketua BPK mengungkapkan, secara umum kualitas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah semakin baik.

"Progress-nya sangat baik. Baik LKPD (laporan keuangan pemerintah daerah) maupun LKPP (laporan keuangan pemerintah pusat), persentasenya juga meningkat. Tinggal sedikit yang belum WTP (wajar tanpa pengecualian)," ujarnya di Istana Merdeka, Jakarta.


Ketua BPK menyebut ada dua kementerian yang mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP), yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Sedangkan dua lembaga pemerintah yang memperoleh status WDP adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Yang WDP itu PUPR, Kemenpora, KPU, dan KPK. Sedangkan yang disclaimer itu Bakamla (Badan Keamanan Laut). Kalau pemerintah daerah, provinsi masih ada dua," tuturnya.

Menanggapi laporan itu, Joko Widodo Presiden bersyukur atas opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan BPK kepada kementerian dan lembaga.

Mantan Wali Kota Solo itu berharap, tingkat kepatuhan pada peraturan perundang-undangan dan efisiensi penggunaan anggaran dapat semakin meningkat di masa mendatang.

"Kita juga senang pemerintah pusat sekarang WTP-nya sangat meningkat. 32 provinsi sudah WTP. Pemerintah daerah juga sama," ucapnya.

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan komitmen untuk menjalankan pemerintahan dengan transparan dan kredibel. Oleh karenanya, Joko Widodo akan menginstruksikan jajaran terkait untuk menyelesaikan rekomendasi dan laporan yang disampaikan BPK.

"Yang paling penting rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan BPK akan kita tindak lanjuti," tegas Presiden. (rid/iss)


Komentar Anda
Komentar 0
loading...

 
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.