KELANA KOTA

Pemkot Surabaya Gandeng KPK Selamatkan Empat Aset Daerah

Laporan Anggi Widya Permani | Senin, 14 Oktober 2019 | 18:50 WIB
Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya menggelar pertemuan dengan Basaria Panjaitan Wakil Ketua KPK di ruang kerjanya, Senin (14/10/2019). Foto: Anggi suarasurabaya.net
suarasurabaya.net - Pemkot Surabaya menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengamankan aset-aset yang terancam dikuasai pihak ketiga. Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya menggelar pertemuan dengan Basaria Panjaitan Wakil Ketua KPK di ruang kerjanya, Senin (14/10/2019).

Risma mengungkapkan, ada empat aset yang masih berproses di pengadilan. Untuk itu, pihaknya membutuhkan bantuan KPK untuk ikut mengawal proses persidangannya. Dengan harapan, pengawasan KPK bisa menciptakan proses persidangan yang adil.

"Saya selalu buat surat ke mana-mana ketika persidangan. Bukan hanya KPK untuk bantu pengawasan, tapi juga ke Komisi Yudisial. Agar persidangan berjalan fair," kata Risma.

"Karena ini bukan soal saya yang menang. Tapi warga Surabaya yang menang, karena semua asetnya akhirnya kembali," tambahnya.


Selain KPK, Pemkot Surabaya juga meminta bantuan berbagai pihak dalam upaya pengambilan kembali asetnya. Seperti Kejaksaan, dan juga kepolisian. Tercatat mulai 2016-2019, satu per satu aset Pemkot berhasil diambil kembali.

Beberapa aset yang terbilang besar dan sudah kembali ke tangan Pemkot Surabaya di antaranya Gedung Gelora Pancasila di Jalan Indragiri, Kolam Renang Brantas di Jalan Irian Barat, Jalan Kenari dan Yayasan Kas Pembangunan (YKP).

Adapun empat aset yang akan dibantu KPK itu di antaranya, di Jalan Pemuda No. 17 Surabaya dengan luas 3.713 meter persegi dan nilainya Rp. 11.510.300.300. Kedua, aset tanah dan bangunan SDN Ketabang I/288 Surabaya, Jalan Ambengan 29 Surabaya, dengan tanah seluas 2.464 meter persegi, senilai Rp12.320.000.000, dan bangunan senilai Rp852.504.500.

Ketiga, aset tanah di Jalan Kusuma Bangsa No. 114 Surabaya, yang dahulu digunakan untuk Taman Remaja Surabaya, dengan luas 17.080 meter persegi, dan nilai Rp139.116.600.000. Ke empat, aset tanah di Jalan Pasar Turi Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, dengan luas 27.519 meter persegi yang digunakan dalam Kerjasama Bangun Guna Serah pembangunan Pasar Turi, dan nilai Rp76.475.301.000.

Sementara itu, Basaria Panjaitan Wakil Ketua KPK mengaku akan mencarikan solusi terbaik yang tidak merugikan kedua belah pihak. Pihaknya pun juga akan mengawal proses hukumnya baik di tingkat kepolisian, kejaksaan, dan BPN.

"Termasuk mengawal proses hukum. Jadi tim Koordinator Supervisi (KPK) kita datang ke kejaksaan, polisi, dan pihak pertanahan BPN," katanya.

Menurutnya, ini juga bagian dari upaya pembenahan aset Pemkot Surabaya agar bisa terdata dan tersertifikasi. Di mana setiap pemerintah daerah harus mendata dan mendaftarkan seluruh kekayaannya.

"Jadi pembenahan aset ini misalnya semua tanah-tanah supaya dibuatkan sertifikasinya, kita juga kerjasama dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional). Ini bukan cuma Pemkot Surabaya, tapi juga seluruh pemerintah daerah," kata dia. (ang/ipg)
Editor: Iping Supingah



Komentar Anda
Komentar 0
loading...

 
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.