KELANA KOTA

Pemerintah Luncurkan Situs aduanasn.id untuk Adukan ASN yang Terpapar Radikalisme

Laporan Agustina Suminar | Jumat, 15 November 2019 | 12:24 WIB
Situs aduanasn.id yang diluncurkan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Foto: aduanasn.id
suarasurabaya.net - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika RI meluncurkan situs aduanasn.id, agar masyarakat bisa ikut melaporkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terindikasi terpapar intoleransi, radikalisme dan tidak berkomitmen kepada Pancasila dan NKRI. Pelaporan tersebut dilakukan jika masyarakat menemukan bukti melalui unggahan media sosial dan portal online lainnya.

Ferdinandus Setu Plt Kepala Biro Humas Kemkominfo RI mengatakan, situs ini merupakan kerjasama dari sebelas kementerian, seperti Kemenpan-RB, Kemenkumham, Kemendagri, Badan Kepegawaian Negara dan lain sebagainya, untuk mencegah ASN ikut menyebarkan paham intoleransi ke masyarakat luas.

"Kami ingin mengajak masyarakat ikut memonitor tindakan ASN jika teridikasi isu radikalisme, karena itu sudah mulai menjangkiti beberapa oknum ASN di tanah air," kata Ferdinan kepada Radio Suara Surabaya, Jumat (15/11/2019).

Jika masyarakat menemukan ASN yang terindikasi radikalisme, mereka dapat melaporkan langsung dengan cara mendaftarkan diri dengan memasukkan email dan NIK dalam portal aduanasn.id. Lalu masyarakat dapat memasukkan tautan URL atau hasil tangkapan layar postingan ASN yang dianggap konten berisi intoleransi dan radikalisme. Setelah itu, masyarakat tinggal mengirimkan data tersebut dan akan segera ditelusuri.


Ferdinan menjamin, data pelaporan maupun identitas pelapor akan dirahasiakan oleh pemerintah.

"Untuk kerahasiaan kami pastikan aman. Menjaganya agar portal tersebut tidak di-hack atau diserang, dan data-datanya rahasia. Hanya kami dan pelapor yang tahu, kami tidak akan membukanya ke publik, agar pelapor tidak diteror atau diancam," katanya.

Setiap laporan harus menyertakan bukti. Berikut poin-poin yang bisa diadukan, antara lain:
1) Teks, gambar, audio dan video yang memuat ujaran kebencian terhadap Pancasila dan UUD 1945;
2) Teks, gambar, audio dan video yang memuat ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras dan antar golongan;
3) Menyebarluaskan pendapat melalui media sosial (share, broadcast, upload, retweet, repost dan sejenisnya);
4) Pemberitaan yang menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.
5) Penyebarluasan pemberitaan yang menyesatkan baik secara langsung maupun lewat media sosial;
6) Penyelenggaraan kegiatan yang menghina, menghasut, memprovokasi dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Pancasila;
7) Keikutsertaan pada kegiatan yang menghina, menghasut, memprovokasi dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Pancasila;
8) Tanggapan atau dukungan sebagai tanda sesuai pendapat dengan memberikan likes, dislike, love, retweet atau comment di media sosial.
9) Menggunakan atribut yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan pemerintah;
10) Pelecehan terhadap simbol-simbol negara baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media sosial; serta
11) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai 10 yang dilakukan secara sadar oleh ASN.

Ferdinan mengatakan, masyarakat juga dapat memantau langsung tahapan proses yang dilaporkan, apakah masih dalam tahap verifikasi atau sudah penjatuhan hukuman.

Untuk hukumannya, ia mengatakan akan diputuskan sesuai berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan.

"Jangan takut, meski banyak, tapi kita tetap akan melakukan verifikasi. Misal nge-like, mungkin nanti cuma teguan. Tapi kalau tindakan lebih ekstrem bisa sampai pencopotan jabatan," ujar Ferdinan.

Namun ia mengatakan, pihaknya tetap akan melakukan verifikasi dan validasi ke bentuk konten yang disebarkan, dan dari instansi pemerintah mana terlapor bekerja. Sehingga, dengan adanya portal ini, diharapkan dapat menjadi upaya pencegahan bagi ASN yang masih terpapar radikalisme ringan.

"Jika masih ringan, kita bisa memberikan teguran atau jeweran kecil, bahwa tugas mereka adalah menjaga negara," tutur Ferdinan.(tin/rst)
Editor: Restu Indah



Komentar Anda
Komentar 0
loading...

 
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.