KELANA KOTA

Tindak Lanjuti Arahan Presiden, Menteri LHK Kontrol Persemaian Penghijauan

Laporan Farid Kusuma | Sabtu, 16 November 2019 | 21:30 WIB
Siti Nurbaya Menteri LHK bersama Alue Dohong Wakil Menteri LHK dan segenap jajaran eselon I Kementerian LHK, Sabtu (16/11/2019), melakukan kunjungan kerja dan inspeksi persemaian bibit pohon, di Tegal, Jawa Tengah. Foto: Kementerian LHK
suarasurabaya.net - Siti Nurbaya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) bersama Alue Dohong Wakil Menteri LHK dan segenap jajaran eselon I Kementerian LHK, Sabtu (16/11/2019), melakukan kunjungan kerja dan inspeksi persemaian bibit pohon, di Tegal, Jawa Tengah.

Persemaian bibit dan kebun benin merupakan salah satu bagian penting dalam program rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), menjelang musim hujan di Indonesia.

Menteri LHK mengatakan, sebelum tahun 2019, dana APBN cuma menyediakan penanaman RHL untuk rata-rata luasan 23 ribu hektare per tahun. Sedangkan tahun 2019, luasannya bertambah hampir 10 kali lipat menjadi 206 ribu hektare.

"Saya sedang berkeliling Indonesia untuk observasi ke persemaian, dari mulai persemaian yang disiapkan pemerintah sampai kebun bibit masyarakat. Karena keberhasilan tumbuh kembangnya pohon dimulai dari pembibitan yang baik. Arahan Bapak Presiden, perlu dibangun kebun persemaian yang luas dan modern sebagai usaha penghijauan. Bapak Presiden menugaskan untuk pemulihan lingkungan dengan penanaman yang serius, cukup luas dan terukur," ujarnya di Persemaian Permanen di KPH Pekalongan Barat, Kabupaten Tegal, Sabtu (16/11/2019).


Pada kesempatan itu, Siti Nurbaya juga mengajak masyarakat untuk melakukan penanaman pohon sebagai upaya pemulihan selain pencegahan terhadap banjir dan kekeringan.

"Caranya, dengan menanam pohon serta memperbaiki lahan kritis. Kami percaya kalau pohonnya bagus, mata air juga akan muncul dan airnya nanti juga akan jadi bagus, sehingga lingkungan menjadi baik bagi masyarakat," imbuhnya.

Selain itu, keberadaan pohon, menurut Siti juga dapat menahan kenaikan suhu bumi, yang disebut perubahan iklim. Karena, berdasarkan penelitian, Indonesia perlu menanam 800 ribu hektare per tahun supaya iklimnya stabil dan sejuk.

"Rehabilitasi diarahkan pada daerah-daerah destinasi wisata super prioritas Danau Toba, Mandalika, Borobudur, Labuan Bajo dan Likupang serta pada lokasi ibukota negara di Kaltim. Selain itu, pada lokasi 15 Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas, 15 Danau Prioritas, daerah rawan bencana banjir dan tanah longsor, serta daerah hulu dari 65 bendungan/waduk," jelas Menteri LHK.

Pemerintah, lanjut Siti, juga menegaskan kepada pengusaha yang memakai kawasan hutan dalam usahanya melalui Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk terus melakukan rehabilitasi kawasan dengan penanaman pohon.

Kegiatan RHL, juga menyerap tenaga kerja, sehingga sejalan dengan prioritas pemerintah lima tahun ke depan.

"Selain memperbaiki lingkungan, kami juga mengambil kesempatan memperluas kesempatan kerja atau lapangan kerja. Pada areal satu hektare persemaian permanen seperti ini saja, memerlukan sampai 50 orang tenaga kerja yang bekerja sepanjang tahun," paparnya.

Maka dari itu, RHL Tahun 2019 juga merupakan kegiatan penting penyediaan lapangan kerja, dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan.

Sementara itu, Hudoyo Plt Dirjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung KLHK menjelaskan, anggaran tahun 2019 untuk penanaman pohon sangat banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 2,7 triliun untuk rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) tahun 2019 untuk penanaman pohon di areal seluas 206 ribu hektare, selain pengembangan kebun bibit dan persemaian.

Untuk jangka pendek, peningkatan kesejahteraan masyarakat ini dilakukan melalui pelibatan dalam pembibitan dan penanaman. Sedangkan untuk jangka panjang, masyarakat bisa menikmati hasil dari tanaman RHL, seperti nangka, cengkeh, pinus, puspa dan bahkan macadamia yang memiliki nilai ekologis dan ekonomis sangat tinggi.

Langkah-langkah itu semua mengawali upaya yang signifikan memulihkan lahan kritis sekitar 14 juta hektare yang merupakan tantangan besar. Selain dengan APBN, upaya penerapan kewajiban dunia usaha dan juga program-program voluntary masyarakat setidaknya bisa mencakup luasan rehabilitasi/penanaman hingga 350-400 ribu hektare setahun.

"Kami akan dan harus kerja keras bersama seluruh elemen bangsa, pemerintah, pemda, swasta, aktivis dan komunitas serta semua pihak termasuk anak-anak sekolah. Semoga bisa terlaksana dengan baik," harap Menteri LHK.(rid/ang)


Komentar Anda
Komentar 0
loading...

 
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.