KELANA KOTA

Industri Tahu Sidoarjo Disorot, DLHK Sidoarjo Cari Solusi

Laporan Denza Perdana | Senin, 18 November 2019 | 12:10 WIB
Sigit Setyawan (tengah) Kepala DLHK Sidoarko ditemui di kantornya, Senin (18/11/2019). Foto: Denza suarasurabaya.net
suarasurabaya.net - Industri Tahu di Dusun Klagen, Desa Tropodo, Kabupaten Sidoarjo kembali jadi sorotan. Hasil penelitian sejumlah LSM gabungan menyebutkan adanya kandungan tinggi zat beracun di dalam telur ayam kampung di sekitar lokasi industri.

Jaringan global advokasi kebijakan dan kesehatan lingkungan (IPEN), bersama Arnika Association serta Nexus3 dan Ecoton, dua LSM dalam negeri, melakukan penelitian tentang kandungan zat berbahaya di dalam telur ayam kampung ini.

Mereka kumpulkan telur dari masyarakat sekitar dan menemukan kadar tinggi kandungan bahan kimia terlarang seperti dioksin, zat penghambat nyala dan PFOS. Ketiga zat itu bahan kimia yang menurut laporan IPEN, "beracun selamanya".

Konsentrasi dioksin, bifenil poliklorinasi (PCB), eter difenil polibrominasi (PBDEs), parafin terklorinasi rantai pendek (SCCP) dan perfluorooctane sulfonate (PFOS) tingkat tinggi ditemukan di telur ayam kampung yang menjadi sampel penelitian.


Sejumlah penelitian menyebutkan, paparan bahan kimia di telur itu sangat berdampak terhadap kesehatan konsumen. Peneliti mengaitkan zat ini dengan berbagai penyakit serius seperti kardiovaskular, kanker, diabetes dan endometriosis.

Kandungan zat-zat berbahaya di telur ayam kampung itu ada karena ayam kampung di sekitar lokasi industri rumah tangga tahu, di Tropodo, mengonsumsi makanan yang terpapar sisa pembakaran bahan bakar plastik untuk pembuatan tahu.

Sigit Setyawan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo mengatakan, dinasnya sudah mencarikan solusi bahan bakar plastik impor yang digunakan sekitar 50 industri tahu di kawasan Tropodo.

Sekitar Juni lalu, Dinasnya sudah mengundang perwakilan dari 50 industri tahu di Tropodo. Ada 13 orang pengusaha yang hadir saat itu. Menurut Sigit, mereka setuju kalau memang ada solusi pengganti bahan bakar plastik untuk industri mereka.

"Bulan Juni itu juga kami mengundang pihak PGN (Perusahaan Gas Negara), kami juga undang Pertagas untuk menyediakan gas rumah tangga untuk mereka. Tapi jaringan gas di situ terlalu jauh dengan lokasi industri," ujarnya ditemui suarasurabaya.net di kantornya, Senin (18/11/2019).

DLHK Sidoarjo menilai, pengadaan jaringan gas dari PGN maupun Pertagas untuk industri tahu di Tropodo terlalu banyak memakan biaya. Sekitar dua atau tiga minggu lalu, DLHK Sidoarjo menemui Minarak Gas.

"Minarak menjanjikan bisa membantu. Minarak kebetulan sebelumnya sudah membantu pengusaha telur asin di Candi berupa kompor terintegrasi bahan bakar mineral. Mereka berjanji mau membantu. Tinggal kami memastikan apakah ini lebih murah dari plastik," ujarnya.

Sekadar diketahui, sebenarnya para pengusaha tahu di Tropodo awalnya menggunakan bahan bakar kayu untuk produksi tahu. Tapi seiring peningkatan harga kayu bakar, mereka beralih ke bahan bakar plastik impor yang lebih murah.

Sigit mengatakan, dia sedang menghitung berapa biaya yang dibutuhkan pengusaha bila menggunakan kompor berbahan bakar mineral dari Minarak Gas. Menurutnya, percuma saja kalau memang tetap lebih mahal dari bahan bakar plastik.

"Kami juga sudah menemui pihak SKK Migas, kami minta bantuan solusi untuk industri tahu di Tropodo. Barangkali mereka bisa memberi rekomendasi jaringan gas atau bahan bakar lain yang lebih ramah lingkungan dan lebih murah," katanya.

Sesuai peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, impor plastik bekas dari negara lain sebenarnya sudah dilarang. Demikian halnya penggunaan plastik sebagai bahan bakar, apalagi untuk memasak makanan.

Sayangnya, DLHK Sidoarjo tidak bisa menerapkan sanksi kepada para pengusaha industri rumah tangga tahu di Dusun Klagen, Desa Tropodo. Sebabnya, mereka memang tidak memiliki izin lingkungan yang dikeluarkan DLHK Sidoarjo.

"Jadi industri ini sudah turun temurun dan memang kebanyakan tanpa dilengkapi izin lingkungan. Jadi kami tidak bisa menerapkan sanksi. Tapi masalah ini tidak bisa diselesaikan secara sepihak, karena ada unsur kemanusiaannya. Maka harus diselesaikan dengan duduk bersama," ujarnya.

Hasil penelitian IPEN bersama LSM dalam negeri, termasuk Ecoton yang bermarkas di Gresik, Jawa Timur, menyatakan, semua zat beracun dalam telur ayam kampung di Dusun Klagen, Tropodo, dan Desa Bangun, Mojokerto, sudah melanggar Konvensi Stockholm.

Konvensi Stockholm yang menghasilkan perjanjian mengikat secara hukum yang dikelola PBB itu mengatur asupan harian orang dewasa atas zat-zat berbahaya seperti dioksin yang bisa ditoleransi.

Orang dewasa yang memakan satu telur ayam kampung yang dilepas di sekitar pabrik tahu di Tropodo sudah melebihi asupan harian yang ditoleransi dalam Konvensi Stockholm, dan dianggap sangat berisiko bagi kesehatan mereka.

Namun, Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur kemarin memastikan, ayam dari pengusaha ayam petelur di Jawa Timur aman dikonsumsi. Dia menyatakan ini saat mengunjungi salah satu peternakan ayam petelur di Kabupaten Malang.

Sigit Setyawan Kadis DLHK Sidoarjo sendiri menyatakan, untuk kasus kandungan zat berbahaya di telur ayam kampung di kawasan Tropodo ini sebenarnya bukan sepenuhnya tanggung jawab DLHK.

"Seharusnya bukan DLHK yang ada di depan, tapi Dinas Pertanian karena ini berkaitan dengan peternakan. Tetapi, kami akan terus berkoordinasi antarinstansi di Pemkab Sidoarjo untuk mengatasi ini. Kemarin Pak Bupati juga sudah mengunjungi lokasi," ujarnya.(den/dwi/rst)
Editor: Restu Indah



Komentar Anda
Komentar 0
loading...

 
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.