KELANA KOTA

Khofifah: Kepala Daerah Penting Datang Saat Penyerahan DIPA

Laporan Denza Perdana | Jumat, 22 November 2019 | 21:26 WIB
Rapat Koordinasi (Rakor) dan Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari APBN di Grand City Surabaya, Jumat (22/11/2019). Foto: Denza suarasurabaya.net
suarasurabaya.net - Kepala Daerah yang tidak datang saat Rapat Koordinasi (Rakor) dan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari APBN, kata Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim, bukan berarti otomatis tidak dapat DIPA.

"Jadi bukan tidak ditransfer (DIPA-nya). Transfer itu, kan, bukan ke pribadi, tapi ke account number masing-masing program. Hanya saja, ini kan ada komitmen, ada tanggungjawab," ujarnya di Grand City Surabaya, Jumat (22/11/2019).

Selain itu, kehadiran langsung kepala daerah di acara itu, kata Khofifah, supaya terbangun kebersamaan di antara mereka dan menyadari bahwa DIPA dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Nasional (APBN) yang mereka terima bukan duit kecil.

"Kalau datang seperti ini, komitmen bisa terbangun lebih kuat, juga memastikan (pesan presiden, red) harus delivered (tersampaikan). Memastikan lima program prioritas nasional terkonfirmasi sampai ke Lurah dan (Kepala) Desa," ujarnya.


Karena itulah, selain bupati dan wali kota di Jawa Timur, sejumlah perwakilan lurah dan perwakilan desa juga diundang di acara itu supaya pesan Presiden soal DIPA dan Dana Desa tersampaikan dengan baik.

"Mungkin nanti ada kabupaten yang akan mengundang seluruh kepala desa atau lurah, bahkan sampai RW. Bagaimana semua informasi itu sampai sesuai konsep dasarnya, supaya tidak terdistorsi lima pemahaman itu apa saja," katanya.

Joko Widodo Presiden ketika menyerahkan Dana DIPA kepada seluruh gubernur di Jakarta beberapa waktu lalu memang berpesan, supaya DIPA itu sampai dan tersampaikan berupa infrastruktur layanan dasar kepada masyarakat.

"Kita ingin memberi penguatan kepada infrastruktur layanan dasar. Apakah elektrifikasi, jambanisasi. Lalu layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, termasuk rumah ibadah. Supaya warga Jawa Timur aman dan nyaman," ujarnya.

Di acara "Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Rangka Menyukseskan Lima Prioritas Pembangunan Nasional untuk Mewujudkan Indonesia Maju dan Penyerahan DIPA" itu ada kepala daerah yang tidak hadir saat rapat koordinasi.

Sampai berakhirnya acara, Faida Bupati Jember tidak menghadiri acara itu dan tidak menerima DIPA yang diserahkan oleh gubernur tanpa memberikan penjelasan. Aries Agung Paewai Kepala Biro Humas Pemprov Jatim yang menyatakan itu.

Selain itu, Aries juga mengatakan, tidak ada perwakilan dari Pemkab Jember yang mewakili ketidakhadiran Faida di acara Rakor tersebut. Meski demikian, Pemprov Jatim masih menunggu kabar atau keterangan dari Pemkab Jember.

Kalau sampai besok tidak ada kabar, Pemprov Jatim akan berkirim surat undangan untuk Bupati Jember agar datang ke Surabaya mengambil DIPA-nya. Kalau sampai batas tertentu tetap tidak datang, Pemprov akan mengembalikan ke pusat.

Sementara, Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya yang tidak hadir, diwakili Ikhsan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Surabaya, akhirnya datang menemui Khofifah setelah acara rakor itu selesai.

Karena itikad baik Risma meski datang setelah acara selesai, secara resmi DIPA sudah diserahkan oleh gubernur kepada wali kota Surabaya. Namun, fisiknya saat itu dibawa Kanwil Perbendaharaan yang belum kembali setelah melaksanakan Salat Jumat.

Perlu diketahui, Kamis (14/11/2019) lalu, di Istana Negara Jakarta, Khofifah Gubernur Jatim menerima DIPA dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2020 untuk Jatim senilai Rp79,3 triliun.

Jember dan Surabaya termasuk daerah penerima DIPA dan TKDD di atas Rp2 triliun selain Bojonegoro, Bayuwangi, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Mojokerto.(den/tin/ipg)
Editor: Iping Supingah



Komentar Anda
Komentar 0
loading...

 
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.