KELANA KOTA

Firli Bahuri: Hari Anti Korupsi, Hari Keprihatinan Kita

Laporan Muchlis Fadjarudin | Senin, 09 Desember 2019 | 14:02 WIB
Inspektur Jenderal Polisi Firli Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto: merdeka.com
suarasurabaya.net - Firli Bahuri Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih 2019-2023 mengatakan kalau hari anti korupsi sedunia merupakan hari keprihatinan, sehingga perlu keseriusan bersama memberantasnya.

"Hari anti korupsi sedunia adalah hari keprihatinan bagi kita semua karena dengan peringatan hari anti korupsi dunia, kita semua dingatkan bahwa ada hal serius yang harus kita jadikan perhatian, untuk bersama-sama memberantasnya," ujar Firli dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/12/2019).

Disamping itu, kata Firli, hari anti korupsi dunia juga memberi makna peringatan (alarm warning) bahwa negara masih mempunyai masalah dengan korupsi.

"Kita masih memiliki masalah korupsi karena tidak semua negara melaksanakan peringatan hari anti korupsi terutama negara-negara yang memang tidak lagi menempatkan korupsi sebagai masalah serius, karena memang tidak ada lagi korupsi (zero corruption)," tegasnya.‎


Dia berharap, suatu saat Indonesia tidak lagi melaksanakan peringatan hari korupsi sedunia karena Negara sudah bersih dari korupsi dan bebas dari korupsi.

"Untuk itu, mari kita bersama mengambil peran untuk melakukan pemberantasan korupsi sesuai dengan tataran hak, kewajiban, kewenangan dan kita semua harus berperan aktif membebaskan bangsa kita dari masalah korupsi," jelasnya.

Kata Firli, banyak hal yang bisa dilakukan seluruh anak bangsa dalam memberantas korupsi sebagaimana diamanatkan UU no 19 tahun 2019 atas perubahan UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut Firli, KPK merupakan garda terdepan yang merupakan tumpuan harapan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi harus melakukan tugas pokoknya sebagaimana diamanatkan dalam pasal 6 UU no 19 tahun 2019.

Hal itu meliputi pencegahan tindak pidana korupsi, melakukan monitoring atas pelaksanaan program pemerintah dan pelayanan publik, melakukan koordinasi dengan seluruh instansi yg berwenang melakukan pemberantasan, melakukan supervisi, melalukan penyelidikan penyidikan dan penuntutan, melaksanakan keputusan pengadilan dan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

"Tugas-tugas tersebut tidak akan efektif tanpa bekerja sama, bersinergi dengan seluruh instansi, elemen bangsa, pimpinan lembaga baik pemerintah swasta kalangan dunia usaha, para tokoh-tokoh agama, adat, pemuda, masyarakat, pendidikan,dan budayawan. Semua harus bersatu melakukan upaya pencegahan untuk tidak ada lagi korupsi," kata dia.

Dengan demikian, kata Firli, seluruh program pembangunan nasional dapat terlaksana, dan pada akhirnya cita-cita nasional Indonesia yang cerdas, Indonesia yang sejahtera dapat diwujudkan, negara Indonesia yang adil makmur sejahtera di seluruh Nusantara.

"Saya pesan bahwa semua ini bisa kita capai dengan syarat situasi politik keamanan dalam keadaan aman, nyaman dan kondusif, tidak ada gonjang-ganjing serta kegaduhan politik karena negara kita negara yang besar. Jika diibaratkan kita menumpang kapal besar (NKRI), maka seluruh penumpang tidak boleh gaduh, sehingga kita siap dan selamat menghadapi ombak, badai dan gelombang dan kita semua selamat sampai tujuan,"ujar Firli.

Firli menjelaskan, situasi yang aman, nyaman dan kondusif akan memberi jaminan iklim usaha, lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi terus meningkat dalam rangka menyongsong 100 tahun Indonesia masuk dalam 5 kekuatan ekonomi dunia (the big five in global economic).(faz/tin/ipg)
Editor: Iping Supingah



Komentar Anda
Komentar 0
loading...

 
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.