KELANA KOTA

Presiden Prioritaskan KUR untuk UMKM Sektor Pertanian

Laporan Farid Kusuma | Senin, 09 Desember 2019 | 21:33 WIB
Joko Widodo Presiden dan Ma'ruf Amin Wakil Presiden memimpin rapat kabinet terbatas membahas rencana pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2020, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (9/12/2019). Foto: Biro Pers Setpres
suarasurabaya.net - Joko Widodo Presiden RI memimpin rapat kabinet terbatas membahas rencana pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2020, di Kantor Presiden, Jakarta pada Senin (9/12/2019) siang.

Di hadapan sejumlah menteri, Jokowi menyampaikan harapan supaya KUR berdampak signifikan bagi bergeraknya ekonomi rakyat khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Apalagi, tahun depan Pemerintah menaikkan total anggaran KUR menjadi Rp190 triliun, dan suku bunganya turun dari 7 persen menjadi 6 persen.

"Itu adalah angka yang sangat besar. Seharusnya bisa memberikan dampak signifikan bagi bergeraknya ekonomi rakyat, khususnya usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah," ujar Jokowi.


Dalam arahannya, Presiden mengingatkan, jangan sampai kenaikan anggaran KUR minim manfaatnya untuk perekonomian, karena tidak tepat sasaran.

Pada kesempatan itu, Jokowi mengungkap laporan kalau penyaluran KUR selama ini lebih banyak mengalir ke sektor perdagangan.

Merespon laporan tersebut, Presiden menginstruksikan pihak terkait untuk menggeser saluran KUR ke sektor-sektor produktif, terutama usaha mikro sektor pertanian.

Menurut Jokowi, baru 30 persen usaha sektor pertanian yang memanfaatkan KUR dari plafon anggaran. Sedangkan industri pengolahan mikro kecil dan menengah baru sekitar 40 persen yang memanfaatkan.

Kemudian, sektor perikanan dan pariwisata, kata Presiden, juga masih rendah serapannya.

"KUR harus digeser ke sektor-sektor produktif, terutama usaha mikro yang bergerak di sektor pertanian. Untuk sektor pertanian saya lihat juga baru termanfaatkan 30 persen dari plafon yang ada. Begitu juga dengan industri pengolahan mikro, kecil, dan menengah juga baru termanfaatkan 40 persen. Sektor perikanan dan pariwisata juga serapannya masih rendah," katanya.

Maka dari itu, Jokowi meminta jajarannya mencari cara efektif untuk membersihkan titik sumbat aliran KUR, sehingga benar-benar tepat sasaran dan bisa dimanfaatkan UMKM.

Mantan Gubernur DKI Jakarta menyebut, bisa saja skema KUR khusus disesuaikan dengan kebutuhan sektor yang ada, dengan periode khusus menyesuaikan waktu produksinya.

Selain itu bisa juga menawarkan skema KUR investasi dengan periode yang lebih panjang, sehingga pelaku UMKM punya waktu lebih banyak dalam mengembangkan usahanya.

Lebih lanjut, Presiden punya catatan terkait kinerja sektor perbankan, khususnya bank BUMN yang sudah menyalurkan KUR di sektor produktif.

Tapi, Jokowi juga mengungkap, masih ada bank yang minta syarat jaminan bagi pelaku usaha, karena khawatir pembayarannya macet.

Atas laporan itu, Presiden menegaskan perlu adanya koreksi, serta pendampingan bagi UMKM.

Jokowi pun melarang praktik bank pelaksana KUR yang cuma memindahkan kredit komersial.

"Saya mendapatkan laporan ada bank yang masih meminta syarat jaminan bagi penerima KUR karena khawatir pinjamannya macet. Itu perlu saya koreksi karena kita memerlukan pendampingan-pendampingan bagi UMKM dan kita harapkan dengan pendampingan itu mereka bisa naik kelas," pungkasnya.(rid/ipg)
Editor: Iping Supingah



Komentar Anda
Komentar 0
loading...

 
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.