KELANA KOTA

Mendikbud Tetapkan Empat Pokok Kebijakan Pendidikan Merdeka Belajar

Laporan Muchlis Fadjarudin | Rabu, 11 Desember 2019 | 11:35 WIB
Nadiem Anwar Makarim Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) saat memberi keterangan pers setelah Rapat Koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia di gedung Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019). Foto: Faiz suarasurabaya.net
suarasurabaya.net - Nadiem Anwar Makarim Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) menetapkan empat program pokok kebijakan pendidikan "Merdeka Belajar".

Empat program pokok kebijakan pendidikan "Merdeka Belajar" yaitu:
1. Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)
2. Ujian Nasional (UN)
3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
4. Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.

"Empat program pokok kebijakan pendidikan tersebut akan menjadi arah pembelajaran ke depan yang fokus pada arahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia," ujar Nadiem dalam Rapat Koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia di gedung Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).

Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)


Menurut Mendikbud, arah kebijakan baru penyelenggaraan USBN pada tahun 2020 akan diterapkan dengan ujian yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian tersebut dilakukan untuk menilai kompetensi siswa yang dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan (tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya).

"Dengan itu, guru dan sekolah lebih merdeka dalam penilaian hasil belajar siswa. Anggaran USBN sendiri dapat dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah, guna meningkatkan kualitas pembelajaran," jelas Nadiem.

Ujian Nasional (UN)

Mengenai Ujian Nasional (UN), tahun 2020 merupakan pelaksanaan UN untuk terakhir kalinya.

"Penyelenggaraan UN tahun 2021, akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter," kata Mendikbud.

Pelaksanaan ujian tersebut akan dilakukan oleh siswa yang berada di tengah jenjang sekolah (misalnya kelas 4, 8, 11), sehingga dapat mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Hasil ujian ini tidak digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya.

"Arah kebijakan ini juga mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA (Program for International Student Assesment) atau Program Penilaian Pelajar Internasional dan Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) atau Pembelajaran Matematika dan Sains Internasional," tegas Nadiem.‎

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Untuk penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Kemendikbud akan menyederhanakannya dengan memangkas beberapa komponen. Dalam kebijakan baru tersebut, guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Tiga komponen inti RPP terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen.

"Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Satu halaman saja cukup," jelas Mendikbud.

Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi

Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Kemendikbud tetap menggunakan sistem zonasi dengan kebijakan yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen. Sedangkan untuk jalur prestasi atau sisa 0-30 persen lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah.

"Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi," ujar Nadiem.

Mendikbud berharap pemerintah daerah dan pusat dapat bergerak bersama dalam memeratakan akses dan kualitas pendidikan.

"Pemerataan akses dan kualitas pendidikan perlu diiringi dengan inisiatif lainnya oleh pemerintah daerah, seperti redistribusi guru ke sekolah yang kekurangan guru," kata Nadiem.(faz/iss/ipg)
Editor: Iping Supingah



Komentar Anda
Komentar 0
loading...

 
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.